BangkaPos/
Home »

Lokal

» Bangka

Rahmad Ingatkan Warga Jangan Urus Dokumentasi Kependudukan Lewat Calo

Rahmad Gunawan, mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumentasi kependudukan

Rahmad Ingatkan Warga Jangan Urus Dokumentasi Kependudukan Lewat Calo
bangkapos.com/Nurhayati
Warga saat mengurus dokumentasi kependudukan, Rabu (27/9/2017) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Rahmad Gunawan, mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumentasi kependudukan, karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Hal ini sudah disosialisasikannya ke delapan kecamatan, melalui banner, spanduk maupun melalui Radio Republik Indonesia.

"Dokumen kependudukan itukan gratis tidak dipungut biaya sama sekali diundang-undang maupun di surat edaran bupati disebutkan bagi perangkat desa, kelurahan, kecamatan, petugas dukcapil yang disebut instansi pelaksana masih melakukan pungutan biaya karena sudah gratis sesuai undang-undang maka akan disanksi dengan pidana Rp 75 juta dan penjara enam tahun," tegas Kepala Dukcapil Kabupaten Bangka Rahmad Gunawan kepada bangkapos.com, Rabu (27/9/2017) di Kantor Dukcapil Kabupaten Bangka.

Dia minta jika ada oknum yang 'nakal' maka perlu diberantas bersama. Untuk itu Rahmad meminta buktinya jika ada yang menjadi calo termasuk oknum dukcapil jika ada yang 'bermain'.

"Tolong buktinya termasuk pegawai dukcapil yang masih main-main pasti kita lakukan tindakan yang tegas. Kades, lurah, perangkat desa di kecamatan kelurahan sudah sering kami sebutkan, tidak ada kewajiban mereka untuk buat dokumen kependudukan penduduk tetapi kalau orang minta tolong silahkan jangan menentukan tarif dan mengatasnamakan dinas dukcapil karena dukcapil sendiri tidak mungut biaya apapun," jelas Rahmad.

Menurutnya, jika ada bukti calo maupun oknum dinas dukcapil yang bermain maka silahkan dilaporkan langsung kepadanya. Rahmad menegaskan, jika ada stafnya yang terbukti melakukan pungli maka ia akan mengambil tindakan tegas jika pegawai harian lepas (PHL) akan dipecat, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan di laporkan kepada bupati guna diambil tindakan sesuai peraturan disiplin PNS. 

Untuk itu, jika ada yang terbukti stafnya melakukan pelanggaran tersebut ia tidak akan menutup-nutupi. 

"Kalau ada yang masih nakal, bandel, karena sudah puas kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, kades, perangkat desa, lurah kecamatan  termasuk staf kita sendiri kita akan tindak tegas tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi," harap Rahmad.

Dikatakannya, naif jika masyarakat tidak tahu bahwa pengurusan dokumen kependudukan gratis karena sudah disosialisasi melalui baleho maupun media lainnya.
"Tidak ada lagi yang dak tahu tapi kalau orang minta tolong kita tidak tahu dak pacak melarang memberikan sesuatu tetapi jelas tidak untuk pegawai dukcapil. Jangan sampailah terjadi," kata Rahmad.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help