BangkaPos/
Home »

Lokal

» Bangka

Pasca Gugatan PT THEP, Pemkab Bangka Perjuangkan Hak Petani Plasma

Niat dari Pemkab Bangka walau putusan PTUN gugatan koperasi terhadap PT THEP belum selesai tapi putusan sengketa

Pasca Gugatan PT THEP, Pemkab Bangka Perjuangkan Hak Petani Plasma
bangkapos.com/Nurhayati
Kegiatan sosialisasi tanggung jawab PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) pasca putusan Mahkamah Agung terhadap petani plasma kelapa sawit, Jumat (29/9/2017) di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bangka melakukan sosialisasi tanggung jawab PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) pasca putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap petani plasma kelapa sawit, Jumat (29/9/2017) di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

Disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Kemas Arfani Rahman, bahwa keputusan Mahkamah Agung terkait dengan gugatan PT THEP terhadap Koperasi Meranti Plasma sebagai tergugat satu dan Bupati Bangka sebagai tergugat dua sudah inkrah. Dalam putusan tersebut tidak ada lagi hak petani plasma yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada perkebunan inti yakni PT THEP. Namun Pemkab Bangka masih memperjuangan agar hak petani agar tidak hilang.

"Niat dari Pemkab Bangka walau putusan PTUN gugatan koperasi terhadap PT THEP belum selesai tapi putusan sengketa PT THEP dengan koperasi sudah inkrah maka kami dinas pertanian mengambil langkah. Apabila sudah inkrah maka harus dijalani dengan benar. Menyikapi hal tersebut kita sebagai pemerintah daerah tidak akan lepas tangan dimana petani hanya sebagai penonton, sebagai buruh akibat hasil sidang. Bupati tidak lepas tangan kami sebagai bawahan beliau tidak lepas tangan terhadap masyarakat yang ada di daerah ini. Kami melakukan pendekatan kepada perusahaan agar hak petani tetap ada hanya mekanisme yang  harus diperbaiki," jelas Kemas pada rapat sosialisasi yang dipimpin Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bangka Ahmad Mukhsin.

Langkah ini dilakukan Pemkab Bangka agar apa yang diinginkan pemerintah, masyarakat dan perusahaan bisa berjalan sesuai koridor.
Untuk itu Pemkab Bangka memfasilitasi melalui perusahaan dimana sudah ada komitmen PT THEP tetap bertanggung jawab terhadap petani plasma. 

"Diputuskan melalui onwer PT THEP sharing hasil sebesar 20 persen dan koperasi pengurus baru dimana pembagiannya melalui koperasi kepada petani plasma. Kita tidak punya hak penuh lagi menuntut 50 persen tidak bisa karena sudah bermasalah. Putusan hukum MA, kita tidak ada hak lagi petani tapi kita negosiasi bagaimana masyarakat bisa mencicipi, harus bisa merasakan hasil. Hasil yang disengketakan 20 persen milik masyarakat yakni petani plasma melalui pengurus koperasi baru, mekanisme pembentukan pengurus koperasi bari dari Dinas Penanaman Modal UKM dan koperasi yang mengurusi," kata Kemas.

Menurut Kabag Hukum dan HAM Tiaman, putusan kasus gugatan Koperasi Meranti Plasma terhadap PT THEP dengan perusahaan akan diputuskan PTUN pada tanggal 11 Oktober 2017 nanti.

Namun proses persidangan sebelumnya gugatan PT THEP terhadap Koperasi Meranti Plasma dimenangkan pihak PT THEP oleh Mahkamah Agung sudah inkrah dimana proses itu harus dilaksanakan. "Hasilnya sudah jelas kami dari pemerintah berusaha agar hak petani plasma tidak hilang. Untuk proses lebih jelas setelah keputusan PTUN, petani plasma, dinas pertanian dan perusahaan dapat dibahas bersama agar
petani plasma tidak dirugikan," saran Tiaman.

Disampaikan Kasi Bantuan Hukum dan HAM, M Taufik upaya Pemkab Bangka terkait gugatan PT THEP terhadap koperasi dan Bupati Bangka sudah maksimal. 
"Kita sama-sama dikalahkan tapi ada inisiatif bupati melalui dinas pertanian mengakomodir PT THEP agar mengakomodir hak petani.
Dari putusan MA semua plasma dikembalikan kepada inti. Ini kita masih bersyukur PT THEP masih ada tanggung jawab. Itu tidak ada ranah kita berapa persen yang diberikan kepada petani itu ranah PT THEP," ungkap Taufik.

Untuk itu ia juga menyarankan kepada Kades Mabet agar mengaktifkan BUMDes untuk mengakomodir kepentingan petani plasma ini sehingga tidak melalui koperasi lagi karena dalam putusan MA tersebut koperasi sudah ditiadakan.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help