BangkaPos/

Empat Parpol Nyatakan Sikap Seperti Ini Tentang Perppu Ormas

PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra menyatakan dukungan menolak Perppu Ormas.

Empat Parpol Nyatakan Sikap Seperti Ini Tentang Perppu Ormas
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa aksi 299 melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/9/2017). Aksi 299 tersebut menuntut tolak Perppu Ormas dan menolak kebangkitan PKI. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Sebanyak empat partai politik, yaitu PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra menyatakan dukungan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pernyataan sikap itu disampaikan dihadapan sekitar 10 ribu peserta aksi unjuk rasa dari berbagai ormas berbasis agama islam yang menggelar aksi di depan komplek Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, sejak Jumat (29/9/2017) pagi.

Ini disampaikan setelah perwakilan pengunjuk rasa aksi 299 yang dipimpin Ketua Presidium Aksi 212, Slamet Ma'arif menyampaikan aspirasi dihadapan pimpinan DPR RI, yang diantaranya yaitu Wakil Ketua DPR RI, dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto dan dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, serta beberapa legislator.

Baca: Ibu Mertua Kaget Lihat Senjata Mantunya Nempel di Celana, Anak Gadisnya Terlanjur Serahkan Mahkota

Ada dua aspirasi yang disampaikan, aspirasi pertama, menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan aspirasi kedua, pemerintah harus bersikap tegas membendung gejala-gejala kebangkitan PKI. TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 sampai sekarang tetap berlaku.

"Kami sudah mendengar dari delegasi, dari ulama, habaib, dan kyai. Sudah mendengar tuntutan. Intinya ada dua, soal Perppu dan kedua tentang komunisme," tutur Fadli Zon, dihadapan puluhan ribu peserta pengunjuk rasa, kepada wartawan, Jumat (29/9/2017).

Dia menjelaskan, Perppu tersebut bermasalah karena mereduksi demokrasi, bertentangan dengan undang-undang, dan membungkam suara kritis dari masyarakat terhadap pemerintah.

Baca: Sepak Terjang Cepi Iskandar, Hakim yang Kabulkan Praperadilan Setya Novanto

Padahal undang-undang menjamin setiap warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat.

"Masalah Perppu akan dibahas di DPR dan akan dibahas pertengahan Oktober. Bapak-Ibu harus juga konsisten menunjukkan penolakan. Kalau Perppu diberlakukan akan ada subjektifitas," kata dia.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help