BangkaPos/

Inilah Sejumlah Hal Terkait Kapal Isap di Laut Pering yang Terungkap Dalam RDP

Sejumlah hal terungkap dalam RDP kapal isap Laut Pering melalui keterangan KUPP Kelas I Manggar

Inilah Sejumlah Hal Terkait Kapal Isap di Laut Pering yang Terungkap Dalam RDP
IST
Dinyatakan Beroperasi- Suasana kapal isap di perairan Pering saat didatangi serombongan nelayan di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit, Rabu (4/10/2017). 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG  -- Sejumlah hal terungkap dalam RDP kapal isap Laut Pering melalui keterangan KUPP Kelas I Manggar di ruang rapat DPRD Beltim, Selasa (3/10/2017 kemarin. PT Kampit Tin Utama dinyatakan mengantongi sejumlah dokumen perizinan.

Mereka di antaranya mengantongi IUP OP, surat izin olah gerak dari 25 September-24 Oktober yang dikeluarkan KUPP Kelas I Manggar, sertifikat kelayakan pertambangan dari Distamben Babel.

PT Kampit Tin Utama juga dinyatakan memiliki sertifikat Clean and Clear untuk IUP nomor 503/029/OP-L/BPPT/2012. Untuk diketahui, sertifikat ini dinyatakan hanya untuk satu dari tiga dokumen IUP OP PT Kampit Tin Utama yang tersebar di wilayah perairan Kecamatan Kelapa Kampit dan sekitarnya. Dua IUP OP lainnya tak dinyatakan bersertifikat CnC.

Pihak KUPP Kelas I Manggar menyatakan pihaknya tak memiliki dasar hukum untuk tak melayani pengurusan izin olah gerak ataupun mengusir kapal isap yang menuai polemik berkepanjangan ini. Selain itu, KUPP Kelas I Manggar beralasan mereka dapat diadukan ke Ombudsman RI, dan diminta ganti rugi jika menolak ataupun mengusir kapal isap tersebut.

Kepala KUPP Kelas I Manggar Syachrul Nugroho, menyatakan sempat diperiksa oleh Kemenhub RI karena sempat mengeluarkan izin olah gerak lalu diadukan oleh Bupati Beltim Yuslih Ihza ke Kemenhub RI. Padahal menurut dia, pihaknya adalah 'hilir' dari polemik berkepanjangan kapal isap di laut Pering selama ini.

"Kami ini hilir dari suatu proses yang panjang di hulu. Kalau hulunya sudah diputus, otomatis hilirnya akan selesai... Kalau masalah ini (belum) selesai, jangan dosa itu ditimpakan ke saya, selesaikan di hulunya. Sampai sekarang belum ada surat yang berkekuatan hukum untuk mencabut izin mereka," ujar Syachrul.
dalam RDP, Selasa (3/10) lalu.

"Kami bukan lembaga hukum, peradilan soal benar atau salah. Kalau tidak puas, datang ke pengadilan, selesaikan di sana, hasilnya cabut dengan sendirinya. Olah gerak itu tercabut dengan sendirinya, batal demi hukum, " kata dia lagi.

Adapun sejumlah anggota DPRD Beltim lainnya menanggapi polemik ini dengan menyoroti belum adanya perda zonasi hingga meragukan dokumen perizinan PT Kampit Tin Utama. Ada pula yang berpendapat perlunya pendampingan Pemda dan DPRD Beltim untuk menuntaskan polemik ini hingga ke Pemprov Babel.

Catatan Pos Belitung, polemik keberadaan kapal isap di laut Pering terus berkepanjangan. Keberadaan kapal ini di laut Pering bahkan telah membuat polemik sejak satu tahun belakangan.

Sempat ada aksi ribuan warga sampai Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem)dan Bupati Belitung Timur Yuslih Ihza ikut turun bersama warga mendatangi kapal isap tersebut. Yuslih Ihza juga pernah membuat surat yang meminta agar kapal 'lari' dari laut Pering.

Kapal kemudian memang hengkang dari laut Pering, tapi hanya berpindah ke perairan Manggar sementara dengan alasan berteduh. Belakangan, kapal dikabarkan kembali lagi ke laut Pering dan kembali diributkan oleh nelayan seperti saat ini. (*)

Selengkapnya di Pos Belitung cetak edisi Kamis (5/10/2017).

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help