BangkaPos/

Soal Kapal Isap di Pering, Koko Protes ke Gubernur Babe

Koko meminta Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan untuk segera mengambil sikap.

Soal Kapal Isap di Pering, Koko Protes ke Gubernur Babe
IST
Dinyatakan Beroperasi- Suasana kapal isap di perairan Pering saat didatangi serombongan nelayan di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit, Rabu (4/10/2017). 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Sekitar 50-an nelayan dari wilayah Pering dan Selindang Kecamatan Kelapa Kampit dikabarkan mendatangi dan mengecek operasionalisasi kapal isap di Laut Pering, Belitung Timur (Beltim), Rabu (4/10/2017) siang. Mereka dikabarkan mendatangi kapal isap menggunakan empat unit kapal nelayan.

Bersama nelayan, ikut juga Anggota DPRD Beltim Koko Haryanto. Melalui keterangan tertulis, Koko menyatakan protes kepada Gubenur Bangka Belitung dan Pemprov Babel.

Koko meminta Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan untuk segera mengambil sikap.

"Ambil langkah cepat, potensi konflik sangat besar di sini. Tadi saya sudah mendengar sikap kawan-kawan nelayan di sini dalam beberapa hari ke depan," ujar Koko melalui keterangan tertulis kepada Pos Belitung, Rabu (4/10/2017).

Koko mengatakan, pihaknya meminta kapal tersebut berhenti beraktivitas dengan menarik bor kapal. Permintaan itu dilaporkan dituruti. Nelayan, kata dia, sempat memanas dan diminta untuk tetap tenang. "Saya coba tenangkan dan beri waktu Pemkab Beltim untuk menyurati gubernur nanti ditembuskan ke KUPP agar sulat izin olah gerak itu dicabut karena alasan menimbulkan keresahan," ujar Koko.

Sebelumnya, Koko menyampaikan protes saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemkab Beltim dan sekelompok nelayan di ruang rapat DPRD Beltim, Selasa (3/10) kemarin.

Dia sependapat dengan pendapat Bupati Beltim Yuslih Ihza bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Kampit Tin Utama, pemegang izin yang jadi dasar kapal tersebut beroperasi dapat ditinjau ulang sebab meresahkan masyarakat.

"Kami memohon gubernur peka akan soal ini, karena sampai saat beliau belum menunjukkan sikapnya tentang keberadaan kapal isap tersebut, sementara kewenangannya ada di tangan beliau selaku Gubernur Babel," ujar Koko

Koko juga meragukan sejumlah dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT Kampit Tin Utama karena Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAB) baru keluar pada 2017.

Selain karena ada ketentuan RKAB diberi ruang untuk disampaikan paling lama 90 hari sejak IUP OP diteken pada 2012, persetujuan RKAB juga disoroti karena diberikan pada 2017 sementara polemik keberadaan kapal isap telah menyeruak sejak 2016.

"OPD pertambangan apakah menutup telinga dengan aksi masyarakat dalam menolak kapal isap tahun 2016 yang lalu. Tapi provinsi malah mengeluarkan (menyetujui) RKAB kapal pada 2017. Ini sangat ganjil dan melukai hati masyarakat," ujarnya.

Pos Belitung berupaya mengonfirmasi PT Kampit Tin Utama melalui Imam Nugroho-- pihak yang sebelumnya dinyatakan sebagai penanggung jawab kapal isap tersebut. Pesan pendek Pos Belitung tak dibalas dan ternyata narahubung Imam sudah tak aktif.

Belakangan dinyatakan bahwa penanggung jawab kapal isap tersebut adalah seorang warga asal Bangka bernama Ade. "Tadi kami minta nomor telpon tapi tidak diberikan. Penanggungjawabnya masih misteri. Kami tidak bertemu karena tak ada di kapal," kata Koko Haryanto. (*)

Selengkapnya di Pos Belitung cetak Kamis (4/10/2017).

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help