DPRD Bangka Barat Paripurna Raperda APBD 2018

Dalam RAPBD Bangka Barat tahun 2018, persentase dari formulasi itu belanja langsung 52,36% dan untuk belanja tidak langsung 47,64%

DPRD Bangka Barat Paripurna Raperda APBD 2018
Bupati Bangka Barat Parhan Ali pada saat Paripurna Penyampaian Raperda APBD Tahun 2018 di Gedung Mahligai Betason II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Rabu (4/10) siang. 

MUNTOK, BANGKA POS - DPRD Kabupaten Bangka Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Paripurna penyampaian Raperda APBD Tahun 2018 berlangsung di Gedung Mahligai Betason II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Rabu (4/10) siang.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Hendra Kurniady dan dihadiri Bupati Bangka Barat H Parhan Ali, Wakil Bupati Markus, Wakil Ketua 1 DPRD Badri Syamsu, Wakil Ketua II DPRD M Ali Purwanto, Kapolres AKBP Hendro Kusmayadi S.IK, kepala OPD, asisten, staf ahli, pimpinan BUMD dan BUMN di Kabupaten Bangka Barat.

Dikatakan Hendra, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Perda yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, maka untuk itulah APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi dan stabilisasi," ujar Politisi PKS itu.

Menurut Hendra berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 104 ayat (1) disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan Raperda tentang APBD beserta lampirannya.

Dalam penyusunan APBD pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) OPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

"Untuk penyusunan APBD kabupaten selain mengacu pada rencana kerja pemerintah kota juga mengacu kepada ke rencana kerja pemerintah provinsi. Hal ini tentu saja sebagai upaya dalam mensinkronkan kebijakan pemerintah. Maka dari itu sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat sangatlah penting dalam penyusunan RKPD sebagai acuan penyusunan APBD," jelasnya

Sinkronisasi kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam rencana Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang tanggal 31 Juli 2017 telah disepakati bersama antara pemda dan DPRD, dimana KUA PPAS tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Bangka Barat.

"Dengan telah disampaikannya Raperda APBD tahun anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD, maka selanjutnya Raperda tentang APBD tahun anggaran 2018 ini akan dibahas secara bersama-sama anatara komisi-komisi DPRD Babar dan OPD mitra masing-masing komisi sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun dalam rapat Banmus DPRD Babar," paparnya.

Sementara Bupati Bangka Barat, Drs H Parhan Ali, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebelumnya keuangan rancangan APBD tahun 2018 ini telah dibahas pada tingkat TPAD dengan OPD terkait.

''Dalam RAPBD Bangka Barat tahun 2018 ini, diproyeksikan dari pendapatan, belanja dan pendapatan, maka persentase dari formulasi itu belanja langsung 52,36% dan untuk belanja tidak langsung 47,64%,'' tambahnya. (adv/ara/may)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved