BangkaPos/

Nazaruddin Pada tahun 2014 Pernah Bilang Setya Novanto Kebal Hukum

Sebelumnya nama Setya disebut-sebut diduga terkait sejumlah perkara, namun tak satu pun yang berujung di pengadilan.

Nazaruddin Pada tahun 2014 Pernah Bilang Setya Novanto Kebal Hukum
Tribunnews.com
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Indonesia melakukan aksi menanggapi batalnya status tersangka Setya Novanto di area Car Free Day, Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/10/2017). Aksi yang bertajuk 'Indonesia Berkabung' tersebut menggugat keputusan hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang membatalkan status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP serta mendukung KPK untuk mengeluarkan sprindik baru untuk Setya Novanto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

"Meskipun muncul dugaan keterlibatan pengurus Golkar dalam kasus Bank Bali, hanya tiga orang, tak satu pun dari mereka berstatus anggota Golkar, yang diseret ke pengadilan," tulis Crouch.

"Direktur Utama PT Era Giat Prima keturunan Tionghoa, Djoko Tjandra, dihadapkan ke pengadilan, tapi presiden direktur perusahaan itu, yang juga pengurus Golkar, Setya Novanto, lepas dari perkara hukum."

Kasus pengalihan hak piutang (cessie) Bank Bali merupakan dugaan perkara hukum pertama yang menyeret nama Setya. Saat kasus bergulir, ia menjabat sebagai wakil bendahara umum Golkar.

Masuknya Setya ke lingkaran elite Golkar dibawa oleh Akbar Tanjung.

Melalui buku autobiografinya, The Golkar Way (2007), Akbar Tanjung yang terpilih memimpin partai beringin periode 1999-2004, mengaku memasukkan Setya ke kepengurusan untuk mewakili unsur pengusaha.

Seluruh pengurus yang ditunjuk Akbar saat itu kini sudah tidak aktif di kegiatan harian Golkar, kecuali Setya. Enggartiasto Lukito yang berstatus anggota partai dari unsur pengusaha saat ini menjabat Menteri Perdagangan.

Sejak kasus Bank Bali, Setya dihubungkan dengan sejumlah perkara hukum lain, yaitu dugaan penyelundupan beras impor dari Vietnam, dugaan korupsi anggaran Pekan Olahraga Nasional 2012, dan kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Sebelum perkara e-KTP, Setya juga diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk meminta sejumlah saham dari PT Freeport Indonesia.

'Menularkan penyakit'

Dugaan keterlibatan Setya dalam perkara e-KTP setidaknya diiringi pemecatannya terhadap dua pengurus Golkar, yakni Ahmad Dolly Kurnia dan Yorrys Raweyai. Keduanya menuntut partai berlambang beringin ini berembuk memilih ketua umum baru untuk menggantikan Setya yang citranya dianggap semakin negatif.

Halaman
1234
Editor: edwardi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help