BangkaPos/

Bupati Cantik Rita Widyasari Resmi Ditahan KPK, Akan Tempuh Jalur Praperadilan

Untuk tahap pertama, Bupati Rita akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK yang baru diresmikan pagi tadi

Bupati Cantik Rita Widyasari Resmi Ditahan KPK, Akan Tempuh Jalur Praperadilan
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RIW), Jumat (6/10/2017) malam ditahan KPK atas kasus gratifikasinya 

BANGKAPOS.COM--Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RIW), Jumat (6/10/2017) malam ditahan KPK atas kasus gratifikasinya.

Untuk tahap pertama, Bupati Rita akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK yang baru diresmikan pagi tadi.

Atas penahanannya itu, Bupati Rita mengaku akan segera melayangkan gugatan praperadilan melawan KPK atas penetapan tersangkanya.

"‎Insya allah kami akan ajukan praperadilan karena menurut saya pribadi proses penetapan saya ini sangat tergesa-gesa, terburu-buru," ucap Bupati Rita sebelum masuk mobil tahanan.

Lebih lanjut, menyoal penahanannya menurut Bupati Rita pihaknya menerima namun akan tetap melawan KPK melalui jalur praperadilan.

"Proses ini (penahanan) harus saya lewati. Kalau diperiksa kan harus ditahan, gitu ya," tambah Bupati Rita.

Pantauan Tribunnews.com saat keluar dari lobi KPK pukul 20.55 WIB, Rita sudah menggunakan rompi tahanan berwarna oranye.

Meski ditahan, Rita masih melempar senyum ke awak media dan ‎mengucapkan maaf atas penahanan ini kepada rakyat Kukar.

Selain Bupati Rita, tersangka lain di kasus ini yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairuddin (KHR) sudah lebih dulu ditahan sejak sore tadi pukul 16.50 WIB.

Saat diboyong dari lobi KPK hingga ke mobil tahanan, Khairuddin sama sekali tidak berkomentar atas penahanannya.

Keduanya ditahan atas kasus menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yaitu uang sebesar USD 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, keduanya ditahan di dua rutan terpisah selama 20 hari kedepan untuk kepentingan penyidikan.

"Untuk RIW ditahan di Rutan KPK di Kav K4, gedung Merah Putih yang baru diresmikan tadi pagi. Sementara KHR, ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur," ujar Febri di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari sebagai tersangka di dua kasus berbeda atas dugaan suap dan gratifikasi.

Pertama Rita diduga menerima uang Rp 6 miliar dari Hery Susanton Gun, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan Kelapa Sawit di Desa kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

Suap diduga penerimaan uang Rp 6 miliar ini diterima sekitar bulan Juli dan Agustus 2010‎ dan diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perisinan lokasi PT SGP.

Kedua, Bupati Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairuddin menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yaitu uang sebesar USD 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berbeda. ‎Diduga sebagai pihak penerima, kasus suap, Bupati Rita disangkakan melanggar Pasal 12 12 a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Diduga sebagai pihak pemberi, Direktur Utama PT SGP, Hery Susanto Gun (HSG) disangkakan melanggar Pasal 55 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31‎ tahun 199c tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Selanjutnya diduga sebagai penerima gratifikasi, Bupati Rita dan Komisaris PT MBB, Khairudin disangkakan Pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 200w tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.( Tribunnews/Theresia Felisiani)

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help