BangkaPos/

Petani Lambau Tetap Menolak Kebunnya diambil untuk Penggemukan Sapi

Orang berkebun disitu sudah turun temurun, dan dari kebun itulah kami menghidupi keluarga sampai saat ini, kami hanya

Petani Lambau Tetap Menolak Kebunnya diambil untuk Penggemukan Sapi
Bangkapos/riyadi
Areal lahan Lambau di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, yang akan digunakan untuk proyek peternakan dan penggemukan sapi. Tapi petani setempat menolak program itu. Foto Jumat (6/10/2017) 

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Para petani yang berkebun di Lambau di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa, tetap dan menyatakan menolak rencana penggunaan lahan kebun yang dikelolanya, untuk lokasi penggemukan sapi.

Rencana penggemukan sapi tersebut, merupakan kerjasama antara Pemkab Bangka Barat dan Pemprov DKI.

Mewakili para petani Lambau Budi mengatakan, masyarakat berkebun di Lambau, itu sudah lama. Ada yang berkebun sejak tahun 60 an.

"Orang berkebun disitu sudah turun temurun, dan dari kebun itulah kami menghidupi keluarga sampai saat ini, kami hanya mengandalkan kebun itu sebagai sumber makan dan minum kami," jelasnya kepada bangkapos.com Jumat (6/10).

Menurut Budi, petani yakin lahan yang digarap petani, itu di luar lahan yang dikelola pemerintah.

Dari dulu, lahan yang dikelola dan disebut-sebut sebagai lahan pemerintah (awalnya aset Provinsi Sumsel) di Lambau hanya sekitar 5,6 hektar.

"Di luar 5,6 hektar, semua dikelola masyarakat," tandas Budi.

Petani lainnya Iman mengatakan, nama Lambau muncul sejak zaman Belanda dulu. Kemudian dalam perkembangannya, hanya sekitar 5,6 hektar yang sekarang menjadi aset dan dikuasai pemerintah.

"Kalau nyebut lahan Lambau, kawasannya dulu sampai tempat ini (sekarang areal pemukiman penduduk disekitar RT 5), kalau yang jadi aset pemerintah sampai sekarang hanya sekitar 5 hektar lebih, kalau disebut sampai seratus hektar lebih punya aset pemerintah, lalu dasarnya apa, jangan hanya karena mau buka kandang sapi, terus mengorbankan kebun masyarakat, lahan yang dikelola petani itu, bukan tanah pemerintah," jelasnya.

Petani Lambau lainnya, Supriadi mengungkapkan, semua petani yang ada tanam tumbuh di Lambau tetap menolak, jika lahannya nanti digunakan untuk lokasi penggemukan sapi.

"Kami semua tetap menolak, kami berharap jangan mekasanakan diri, apalagi lahan seratuan hektar yang ada tanam tumbuh milik petani, statusnya juga bukan lahan pemerintah Bangka Barat, tolong buktikan sertifikatnya kalau ada, saya yakin tidak ada," tandas Supriadi.

Petani lainnya Iman mengatakan, nama Lambau muncul sejak zaman Belanda dulu. Kemudian dalam perkembangannya, hanya sekitar 5,6 hektar yang sekarang menjadi aset dan dikuasai pemerintah.

"Kalau nyebut lahan Lambau, kawasannya dulu sampai tempat ini (sekarang areal pemukiman penduduk disekitar RT 5), kalau yang jadi aset pemerintah sampai sekarang hanya sekitar 5 hektar lebih, kalau disebut sampai seratus hektar lebih punya aset pemerintah, lalu dasarnya apa, jangan hanya karena mau buka kandang sapi, terus mengorbankan kebun masyarakat, lahan yang dikelola petani itu, bukan tanah pemerintah," jelasnya.(*)

Penulis: riyadi
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help