BangkaPos/

Polri dan TNI Pertanyakan Dana Hibah Pengamanan Pilbup Bangka 2018

Anggaran ini penting dan urgen. Kegiatan ini kita laksanakan bertahap tapi bagaimana kita bekerja kalau anggarannya belum

Polri dan TNI Pertanyakan Dana Hibah Pengamanan Pilbup Bangka 2018
Bangkapos/Nurhayati
Rapat KPU dengan pemangku kepentingan di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Polri dan TNI menanyakan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bangka untuk pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka yang berlangsung pada tanggal 27 Juni tahun 2018 mendatang.

Pasalnya hingga saat ini belum ada kejelasan dana untuk pengamanan pemilukada tersebut.

Hal ini ditanyakan Kabag Operasional Polres Bangka Kompol Sofyan S kepada Pemkab Bangka saat rapat KPU dengan pemangku kepentingan beberapa waktu lalu di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat.

"Anggaran untuk KPU sudah, panwaslu sudah anggaran dalam hal keamanan belum. Rangkaian kegiatan ini bukan hanya tahun 2018 tetapi dari sekarang sudah mulai. Untuk pengajuan anggaran sudah disampaikan dari tanggal 24 Juli sudah diajukan kapolres sudah beberapa kali koordinasi. Tugas kami, polres sudah ditanya oleh pimpinan baik di polda dan mabes dalam pengamanan ini. Pada dasarnya Polri/TNI siap ada tidak ada anggaran tapi perlu disampaikan untuk kegiatan pilkada harus didukung anggaran pilkada kami tidak bisa menggunakan anggaran Polri," ungkap Sofyan. 

Menurutnya masalah anggaran ini sangat penting karena pihaknya ditanya kesiapan mengenai anggaran  ini.

"Anggaran ini penting dan urgen. Kegiatan ini kita laksanakan bertahap tapi bagaimana kita bekerja kalau anggarannya belum ada. Sebelum tanggal 10 Oktober ini kami berharap naskah hibah daerah dapat terlaksana walaupun mungkin anggarannya nanti," harap Sofyan.

Hal senada disampaikan Mayor Cad Tri Frio Santoso Perwira Penghubung Kodim 0413 Bangka. Menurutnya NPHD untuk Kodim 0413 Bangka tidak ada.

"Saya diperintah untuk menanyakan. Dari kabag umum bilang ini domainnya kesbagpol. Dari usulan kodim ke kesbangpol, bupati, sekda dan danrem ada tembusannya. Ke kepala kesbangpol saya tanya anggaran untuk PAM pilkada TNI katanya bupati ada coba tanyakan ke kesra. Saya tanya ke kabag kesra tidak ada. Katanya dari Bangka hanya panwaslu untuk TNI tidak ada, untuk polri tidak ada. Saya bilang mungkin polri jadi satu dengan TNU. Saya pulang  lapor ke komandan. Komandan menyarankan tanyakan ke sekda. Saya ke pak sekda tidak ada saya ke keuangan daerah suratnya sudah masuk tapu belum dibahas di anggaran," beber Tri.

Ketua KPU Kabupaten Bangka H Zulkarnain berharap masalah anggaran untuk pengamanan pemilukada ini bisa dianggarkan oleh Pemkab Bangka. 

"Kami juga sebelumnya dipimpong seperti itu. Kita berharap Polres dan Kodim bisa membantu dalam halal pengamanan pemilukada," kata Zulkarnain. 

Menangapi pertanyaan pihak TNI/Pori mengenai dana hibah pengamanan pemilukada 2018, Staf Ahli Bupati Restunemi mengatakan, belum bisa memberi kepastian namun ia akan menyampaikan kepada Bupati Bangka. 

"Kesbangpol mohon mengiring ini karena fungsinya ke sana. Kegiatan ini kegiatann rutin setiap lima tahun sekali. Akan sayavsampaikan kepada bupati. Sayang kepala kesbangpol tidak ada karena tupoksinya yang utama pilkada. Hal penting seperti ini tidak boleh diwakili hanya staf. Ini jangan sampai kapolres maupun danramil menanyakan apalagi dana polri tidak bisa digunakan terkait pilkada," ungkap  Restunemi.

Menurutnya, dana hibah diperuntukan untuk kegiatann yang tidak dianggarkan karena ini pilkada boleh instansi vertikal dari APBD ke APBN.

"Prosesnya ini akan kita lihat. Saya akan bicara dengan kabag kesra," kata Restunemi.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help