Ingin Mengeluhkan Kinerja Pemerintah, Cukup SMS Ke 1708

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) saat ini sudah menerapkan program Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat

Ingin Mengeluhkan Kinerja Pemerintah, Cukup SMS Ke 1708
bangkapos.com/Evan Saputra
Sekretaris Kedeputian Pelayanan Publik, Kemenpan RB RI, Dwiyoga P Soediarto 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Evan Saputra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) saat ini sudah menerapkan program Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (Lapor SP4N), Senin (9/10/2017).

Program ini dikhususkan untuk melayani seluruh keluhan masyarakat terkait kinerja pemerintahan, mulai dari kesehatan, pelayanan publik hingga infrastruktur.

Sekretaris Kedeputian Pelayanan Publik, Kemenpan RB RI, Dwiyoga P Soediarto mengatakan mengenai mekanisme dan cara menggunakan SP4N sangat mudah. Masyarakat yang ingin mengeluh cukup mengirim SMS ke nomor 1708.

Sms tersebut lanjut Dwi akan langsung masuk ke kemenpan RB. Kemenpan katanya akan langsung memproses sms tersebut dan memastikan validasi keluhan.

"Masyarakat yang akan melapor yang paling mudah melalui sms 1708, sms itu langsung masuk ke kemenpan, nanti mempan akan melakukan verifikasi, ini pengaduan betul atau tidak, kalau betul ada data pendukung atau tidak," paparnya.

Jika data keluhan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, Dwi menyebutkan pihaknya akan meneruskan laporan tersebut ke Pemkab Bateng. Pemkab melalui admin akan meneruskan ke OPD atau penghubung yang dikeluhkan tersebut.

"Kalau sudah valid, nanti kita kirim, maksimal tiga hari, kita kirim ke Bateng, bateng yang akan lihat pengaduannya dimana, apa di kespangpol, puskemas atau jalan, adminnya yang akan mengirim ke penghubung di opd, opd yang harus menjawab, mereka punya batas waktu lima hari, sebelum lima hari ispektorat akan menegur, bupati dan ispektorat punya datanya, jadi sebelum ditegur harusnya sudah menjawab," ujarnya.

Namun jika belum selesai dalam waktu lima hari, OPD masih diberikan pepanjangan waktu 60 hari untuk menjawab keluhan.

Jika tidak ada tanggapan selama waktu tersebut maka ombudsman akan datang dan melakukan mediasi.

Penulis: Evan
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help