BangkaPos/

Tangulangi Kemiskinan, Pemkot Pangkalpinang Ajak Perusahaan Ikut Terlibat

Pemerintah Kota Pangkalpinang, terus berupaya dan mencari solusi menangulangi kemiskinan.

Tangulangi Kemiskinan, Pemkot Pangkalpinang Ajak Perusahaan Ikut Terlibat
bangkapos.com/Zulkodri
Penandatanganan komitmen kerjasama dalam penangulangan kemiskinan oleh pihak perusahaan dan sejumlah pihak di Kantor Bapedda Kota Pangkalpinang, Kamis (12/10/2017). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota Pangkalpinang, terus berupaya dan mencari solusi menangulangi kemiskinan.

Salah satunya dengan mengajak seluruh pengusaha dan perusahaan yang ada di Kota Pangkalpinang terlibat langsung dalam membangun Kota Pangkalpinang.

Hal ini, terungkap dalam rapat forum komunikasi penangulangan kemiskinan yang digelar oleh Bapedda Kota Pangkalpinang, Kamis (12/10/2017).

Kepala Bapedda dan Litbang Kota Pangkalpinang, Agus Suryadi mengatakan pihaknya terus mencari terobosan maupun solusi dalam menangulangi serta mencari formula dalam meminimalisir kemiskinan di Kota Pangkalpinang.

" Makanya kita bentuk forum komunikasi penangulangan kemiskinan dari berbagai macam stake holder baik dari pemerintahan maupun pengusaha, perusahaan dan elemen lainnya. Disini sejumlah pihak termasuk perusahaan siap mendukung dan mensuport upaya pemerintah menangulangi kemiskinan dengan menandatangani komitmen kerjasama," ujarnya.

Dikatakan Agus, adapun upaya penangulangan kemiskinan di Pangkalpinang sendiri, saat ini, sudah mulai berjalan salah satunya program kotaku untuk mencapai program 100-0-100. Yakni seratus persen tersedia air minum, o persen wilayah kumuh dan 100 persen sanitasi bersih.

" Selain itu, kita juga akan memberikan 10 ribu bantuan BPJS kepada masyarakat Pangkalpinang yang kurang mampu. Dan banyak lagi program lainnya," ucapnya.
Hanya saja dalam penangulangan kemiskinan ini, lanjut Agus perlu ada kesamaan persepsi tentang indikator dan kriteria masyarakat miskin. Sebab satu daerah dengan daerah lainnya tentulah tidak sama.

" Menurut Bapenas warga miskin mereka yang berpendapatan Rp 384.000 perkapita (perorang) dalam satu keluarga. Sedangkan BPS dikategorikan miskin apabila berpenghasilan Rp 604.011. Makanya ini, harus di samakan dulu persepsinya sebab di Pangkalpinang ini, apakah penghasilan masyarakat perbulan hanya segitu. Hal ini. Kita lakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Makanya saat ini, sedang dilakukan verifikasi secara mandiri" ungkapnya.

Dalam penangulangan kemiskinan ini. Semua pihak lanjut Agus haruslah mempunyai peran, termasuk dari perusahaan swasta yang ada di Pangkalpinang agar mereka juga dapat terlibat langsung.

" Alhamdulilah saat ibi, Perda tentang TSP Atau istilah lainnya dana unttuk CSR sedang dibahas di DPRD. Kami harap ini, juga satu solusi, sehingga perusahaan juga terlibat langsung membangun Pangkalpinang lebih baik," ucap Agus.

Penulis: zulkodri
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help