BangkaPos/

Kadistabunak Sebut Pemutusan Kontrak Kerja PT GPP Sudah Sesuai Prosedur

H Ir Toni Batubara lagi-lagi membantah jika pihaknya melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap PT Gokma Parulian Perkasa

Kadistabunak Sebut Pemutusan Kontrak Kerja PT GPP Sudah Sesuai Prosedur
bangkapos.com/dok
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Babel, Toni Batu Bara. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan (Distanbunak) Provinsi Bangka Belitung, H Ir Toni Batubara lagi-lagi membantah jika pihaknya melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap PT Gokma Parulian Perkasa (GPP) tanpa ada dasar peraturan yang jelas.

"Mana mungkin kita berani melakukan pemutusan kontrak kerja tanpa ada dasar yang jelas. Pemutusan kontrak kerja itu justru sudah sesuai prosedur," kata Toni kepada bangkapos.com, Jumat (13/10/2017) siang saat dihubungi melalui nomor ponselnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya jika pihak PT GPP berencana akan mengambil langkah hukum dengan cara melakukan somasi bahkan berencana akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap intansi Distanbunak Provinsi Babel.

Menurut kuasa hukum pihak PT GPP yang diungkapkan oleh Fauzar Mendri SH dan rekannya, Jhohan Adhi Ferdiand SH kepada wartawan, Rabu (11/10/2017) siang saat jumpa pers yang digelar di kantor Advokat F3 & Associates komplek ruko, Perumahan Green Land, Kota Pangkalpinang menyebutkan jika pihaknya berencana akan melayangkan surat gugatan kepada PTUN di Jakarta terkait kasus pemutusan kontrak kerja oleh pihak Distanbunak Provinsi Babel yang dinilai sepihak.

Namun ia menerangkan kronologis singkat terkait proses lelang proyek itu hingga akhirnya dimenangkan oleh PT GPP.

"Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 klien kami PT Gokma Parulian Perkasa memenangkan proyek pengadaan pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan pelatihan pertanian, Dinas Pertanian sebesar 2.742.715.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu) yang diikat dalam perjanjian kontrak pengerjaan tertanggal 10 Agustus 2017, " kata Fauzar Merdi di hadapan wartawan.

Namun tanpa diduga oleh kliennya (PT GPP) justru ketika pekerjaan pembangunan gedung balai diklat pertanian tersebut sedang berjalan tiba-tiba pihak Distanbunak Provinsi Babel memutuskan kontrak pekerjaan proyek tersebut melalui surat resmi yang diterima oleh pihaknya.

"Namun saat pengerjaan tengah dilakukan oleh klien kami, secara tiba-tiba pada tanggal 19 september 2017 klien kami mendapat surat penghentian pekerjaan dari dinas pertanian yang ditanda tangani oleh saudara Ir H Toni Batubara selaku kepala Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung dengan alasan PT Gokma Parulian Perkasa masuk dalam daftar hitam (Blacklist--red) LKPP," terangnya.

Lanjutnya, akibat adanya surat penghentian pengerjaan tersebut, kliennya menderita kerugian baik materi maupun waktu, maka dari itu sebelum kami menempuh upaya hukum lain baik berupa gugatan perdata atau PTUN, kami mengingatkan dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung untuk tunduk terhadap perjanjian kerja tertanggal 10 agustus 2017 No : 520/001/SP/Pertanian/VIII/2017 karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Halaman
12
Penulis: ryan augusta
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help