Pemerintah Harus Arif dan Bijak Sikapi Masalah Lambau

Kalau pemerintah sudah mengesampingkan sisi sejarah Lambau, maka sama saja pemerintah tidak mau ambil pusing alias ngotot

Pemerintah Harus Arif dan Bijak Sikapi Masalah Lambau
Bangkapos/riyadi
Areal lahan Lambau di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, yang akan digunakan untuk proyek peternakan dan penggemukan sapi. Tapi petani setempat menolak program itu. Foto Jumat (6/10/2017) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riyadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Petani Lambau di Kelurahan Kelapa, tetap menolak lahan untuk tanam tumbuhnya di Lambau dijadikan lokasi penggemukan dan pembibitan sapi, kerjasama antara Pemkab Bangka Barat dan Pemprov DKI Jakarta.

Persoalan lahan Lambau muncul, setelah ada rencana Pemkab Bangka Barat, yang kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, untuk memanfaatkan lahan 113 hektar untuk lokasi penggemukan dan pembibitan sapi.

Mewakili petani Lambau, Supriadi mengungkapkan, Pemerintah harus mampu menyikapi persoalan Lambau, secara arif dan bijaksana.

"Jangan memaksakan diri, tapi sikapi secara arif dan bijak, pemerintah harus memiliki pertimbangan dari berbagai sisi, baik sisi kemanusiaan, sejarah hingga ke sisi ekonomi masyarakat, karena kami tetap menolak rencana penggunaan lahan Lambau untuk program itu," ujar Supriadi kepada bangkapos.com Selasa (24/10).

Kalau pemerintah sudah mengesampingkan sisi sejarah Lambau, maka sama saja pemerintah tidak mau ambil pusing alias ngotot untuk mengambil tanah Lambau untuk program kerjasama itu.

Lahan Lambau yang menjadi aset pemerintah (awalnya aset Pemprov Sumsel), itu hanya 5,6 hektar.

Di luar 5,6 hektar, merupakan eks Lambau dan dari dulu bukan sebagai aset pemerintah, tapi jangan di klaim sebagai lahan pemerintah.

Warga Kelurahan Kelapa Kaldin mengungkapkan, banyak orang tua yang dulu tinggal di Lambau, anak-anaknya sekolah di Kelapa, jalannya lewat hutan larang.

"Mereka yang dulu tinggal di tahu persis sejarah Lambau seperti apa, termasuk saya juga tahu, dari kecil yang ku tahu lahan Lambau yang punya pemerintah hanya 5,6 hektar, di luar itu eks Lambau, tapi eks Lambau ini bukan berarti aset pemerintah," ujarnya.

Dikatakan Kaldin, kalau pemerintah mau mengambil lahan Lambau yang 113 hektar (di luar 5,6 hektar), sama saja pemerintah akan membuat rakyatnya sendiri menderita.

"Mulai tahun 60 an orang sudah berkebun di Lambau, tapi di luar yang 5,6 hektar tadi. Itu lah, dulu di dukung-dukung, tapi ujung-ujungnya mau mengorbankan rakyatnya sendiri, tidak sesuai lah, kalau mau ambil lahan rakyatnya sendiri dengan cara-cara seperti itu, sebaiknya pemerintah tahu sejarahnya dulu dan jangan ngotot untuk mengambil lahan Lambau, di sana masih ada hak-hak orang miskin," tandas Kaldin.(*)

Penulis: riyadi
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help