BangkaPos/

DPP Partai Demokrat Siapkan Langkah Hukum Perihal Kisruh Wabup Bateng

DPP Partai Demokrat bersama-sama dengan unsur DPP PPP dan PKS akan mengupayakan langkah hukum

DPP Partai Demokrat Siapkan Langkah Hukum Perihal Kisruh Wabup Bateng
Partai Demokrat 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Terganjalnya proses pemilihan Wakil Bupati Bangka Tengah mendapat perhatian langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Bahkan upaya hukum akan dilakukan jika proses pemilihan mengabaikan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII ketika menjawab konfirmasi Bangka Pos melalui pesan WhatsApp, Kamis (26/10/2017).

Menurut dia, Partai Demokrat secara solid mengawal proses pemilihan Wakil Bupati Bangka Tengah sampai tuntas.

"DPP Partai Demokrat bersama-sama dengan unsur DPP PPP dan PKS akan mengupayakan langkah hukum jika proses berjalan jika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang apalagi sampai melanggar undang-undang. Karena ada upaya mereka akan mengabaikan ketentuan UU dengan mengabaikan calon yang sudah mendapatkan dukungan dr Demokrat, PPP dan PKS," kata Hinca.

Pihaknya menyangka dan menolak adanya upaya untuk menghentikan proses yang sudah berjalan.

Sejauh ini tiga nama kandidat bakal calon Wakil Bupati Bangka Tengah, satu di antaranya adalah kader Partai Demokrat, Yulianto Satin.

"Kami menyayangka dan menolak upaya partai nasdem dan gerindra untuk menghentikan proses yang sudah berjalan dan mendesak untuk segera menentukan dua nama yang akan dibawa ke DPRD berdasarkan sistim demokrasi dengan tidak mengabaikan SK dari DPP partai pengusung," ujar Hinca.

Sebagaimana diketahui, Partai NasDem walkout sementara Partai Gerindra tak hadir pada rapat penetapan calon Wakil Bupati Bangka Tengah beberapa waktu lalu.

"Kami juga meminta kepada gubernur dan bupati untuk bersikap sebagai negarawan dengan menghargai hak-hak konstitusi partai lain yang dulu ikut memenangkan pasangan Erzaldi dan Ibnu saleh dlm pilkada serentak tahun 2015," ujar Hinca.

Terkait kisruh pemilihan Wakil Bupati Bangka Tengah, pengamat politik dari Lintas Domokrasi Lokal (Lidal), Anugra Bangsawan mengatakan dalam perspektif hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, WakiL Bupati dan Wali Kota, pada Pasal 5 ayat 2 yakni Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota.

"Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak mengusulkan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Mendagri untuk Gubernur, dan teguran tertulis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan Walikota," bunyi Pasal 5 ayat (4) pada PP tersebut.(*)

Penulis: teddymalaka
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help