Waspada Penyebar Hoax, Bisa Terancam Enam Tahun Penjara Denda Rp 1 M

Salah satunya mengapa mereka memunculkan hoax ini untuk membentuk opini untuk kepentingan politik, menyebarkan terorisme

Waspada Penyebar Hoax, Bisa Terancam Enam Tahun Penjara Denda Rp 1 M
Bangkapos/Nurhayati
Kapolda Babel Brigjen Syaiful Zachri menerima cendramata dari Ketua Umum DPP Gemabudhi Bambang Pattijaya, seminar memindai penetrasi hoax dengan perisai Pancasila yang diselenggarakan Gemabudhi, Jumat (26/10/2017) di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kapolda Babel Brigjen Syaiful Zachri mengakui negara adikuasa tidak mau Indonesia maju dan berkembang, untuk itulah alat pemecah belah bangsa dengan memunculkan hoax.

Kondisi ini menurutnya perlu diwaspadai jangan sampai masyarakat terlena.

"Kalau menerima konten-konten yang tidak benar sudah delete saja, tidak usah panjang-panjang dan itu tidak ada ruginya," tegas Syaiful ketika menjadi narasumber pada seminar memindai penetrasi hoax dengan perisai Pancasila yang diselenggarakan Gemabudhi, Jumat (26/10/2017) di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat.

Menurutnya maksud dari pembuat berita hoax memecah belah ada alasannya politis, mencari keuntungan, mencari dukungan, membelokan persepsi, serta membentuk opini publik.

Pihak kepolisian telah menyelidiki beberapa pelaku dan sudah menjadi tersangka.

"Salah satunya mengapa mereka memunculkan hoax ini untuk membentuk opini untuk kepentingan politik, menyebarkan terorisme, dan menghasilkan materi. Suatu kelompok memanfaatkan kepintarannya menjual hoax. Ini sudah kita tahu,Saracen salah satunya," ungkap Syaiful.

Diakuinya, banyak masyarakat yang tidak tahu langsung mempercayai kemudian menyebar berita hoax tersebut.

Untuk itu diingatkannya, seluruh eleman masyarakat yang memiliki handphone agar bisa menggunakannya dengan benar.

Syaiful mensinyalir ada sekitar 700.000 situs yang menyebar hoax di Indonesia. Bagi yang menyebarkan hoax maka sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bisa dikenai ancaman hukuman pidana penjara enam tahun atau denda Rp 1 milyar.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved