Deddy Yulianto Ingatkan Kadistamben Babel Jangan Sampai Salah

Dia menilai ada yang salah dalam penertiban IPR tersebut. Pasalnya pemerintah belum menetapkan wilayah penambangan di Bangka Belitung

Deddy Yulianto Ingatkan Kadistamben Babel Jangan Sampai Salah
Bangkapos/Hendra
Suasana rapat badan musyawarah antara DPRD Babel dan SKPD Propinsi Bangka Belitung, Selasa (31/10/2017) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- ‎Wakil Ketua DPRD Babel, Dedy Yulianto mengingatkan Kadis ESDM soal pemberian izin pertambangan rakyat di Bangka Barat.

Hal ini disampaikan oleh Dedy Yulianto dalam rapat badan musyawarah (Banmus) di DPRD Babel, Selasa (31/10/2017).

"Saya cuma mengingatkan saja. Kalau bapak ingin melanjutkan silakan saja," kata Dedy Yulianto.

Dia menilai ada yang salah dalam penertiban IPR tersebut. Pasalnya pemerintah belum menetapkan wilayah penambangan di Bangka Belitung.

Karenanya, Dedy mempertanyakan dasar hukum Distamben dan pemerintah daerah menetapkan IPR di wilayah Bangka Barat tersebut.

Sementara itu, Suranto menjelaskan bahwa mereka memberikan IPR tersebut sudah berdasarkan aturan.

Kewenangan penetapan dan pemberian izin tersebut sesuai dengan UU 23 tahun 2014.

"Dasar hukumnya UU 23 tahun 2014. Disana ada kewenangan memberikan WPR itu di Menteri ESDM. Lalu ke pemerintah propinsi. Proses penetaran WPR ini sudah ditetapkan oleh Kepmen ESDM 1095 tahun 2014," kata Suranto.

Kemudian gubernur menerbitkan pergub 23 tahun 2017 Tentang Tata Cara pemberian WIUP mineral bukan logam berdasarkan Pergub 59 tahun 2017.

‎Hadir dalam banmus tersebut, Ketua DPRD Babel, beserta wakil dan anggota, serta SKPD di Propinsi Bangka Belitung.(*)

Penulis: Hendra
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help