Kisruh IPR, 19.000 Hektare Jadi Tambang

"Harusnya (IPR) di atas WPR, ada proses harus dilalui seperti kajian eksplorasi bukan sekadar RTRW,

Kisruh IPR, 19.000 Hektare Jadi Tambang
Bangka Pos/ M Ismunadi
Penambang rakyat di kawasan eks Kontrak Karya PT Koba Tin. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sedikitnya 19.000 hektare lahan di Provinsi Bangka Belitung ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Penetapan itu dilakukan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang mengacu pada usulan kepala daerah di Babel pada tahun 2011.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepulauan Babel, Suranto Wibowo saat ditemui Bangka Pos di kantornya, Senin (30/10/2017). Dia menyebut penetapan menteri ESDM keluar pada tahun 2014 lalu.

"Menteri sudah menetapkan WPR di Bangka Belitung di enam kabupaten, data pastinya saya enggak hapal. Untuk sementara di Bangka Barat itu ada 5 kecamatan dan ada semua WPR-nya, ini kan tergantung usulan dari kabupaten saat itu, Pangkalpinang enggak ada WPR," kata Suranto.

Menurut Suranto, penetapan WPR dilakukan menteri dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera. Penetapan ini yang kemudian berujung pada penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang serahkan Gubernur Babel Erzaldi Rosman di Jebus, Bangka Barat, belum lama ini.

"Setelah kewenangan bupati dicabut, yang 25 hektare itu, dan menetri menetapkan WPR, dalam UU No 23 tahun 2014 gubernur hanya mengeluarkan IPR. Dasarnya ialah WPR yang telah ditetapkan menteri yang diajukan kabupaten/kota. Kalau WPR-nya enggak sesuai aturan, enggak mungkin dikeluarkan menteri WPR-nya," tambahnya.

"Bangka Belitung kan termasuk Sumatera, sama seperti Sumatera Utara, dan di dalam itu dijelaskan Wilayah Pertambangan yang terbagi WIUP logam, non logam, batuan dan WPR, dalam UU no 4 tahun 2009 itu diamanatkan daerah harus membuat tata ruang pertambangan, untuk mengajukan WPR ini bupati harus meminta persetujuan dengan DPRD masing-masing kabupaten kemudian dikoordinasikan dengan gubernur, ini sebelum UU no 23 tahun 2014," jelasnya.

Sudah cek
Lebih lanjut, Suranto mengaku pengecekan potensi dalam WPR yang sudah ditetapkan itu dilakukan masing-masing daerah yang mengajukannya. Menurutnya, daerah yang memiliki WPR terluas adalah Belitung Timur, yaitu seluas 7.000 hektare. Kemudian Bangka 3.700 hektare, Bangka Barat 3.000 hektare, dan tiga kabupaten lainnya kisaran 2.000 hektare.

"Kalau seperti Bangka Barat hampir seluruh kecamatannya ada, Nanti kita akan sosialiasi ke kecamatan-kecamatan terkait penambangan ipr," katanya.

Menurutnya, tidak semua IPR yang diusulkan kabupaten dulu bisa terakomodir semuanya, lantaran harus disesuaikan dengan kondisi lapangan saat ini. Sayangnya, Suranto enggan menjawab pasti terkait relevansi situasi WPR yang diajukan kabupaten dengan kondisi yang ada saat ini.

"19.000 hektare ini ini kan enggak semuanya ada isi, misalnya diajukan 1.200 IPR belum tentu semuanya, mungkin hanya 900 karena kita juga melihat situasi saat ini, dan dari pertengahan 2016 lalu kita sudah turun cek ke lapangan untuk menyesuaikan misalnya apakah sudah ada perumahan atau lainnya," katanya.

Halaman
1234
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help