BangkaPos/

PHK Massal Ancam Karyawan Ritel Gara-gara Toko Modern Bertumbangan

PHK massal mengancam sektor ritel modern menyusul tumbangnya satu per satu gerai department store di Jakarta.

PHK Massal Ancam Karyawan Ritel Gara-gara Toko Modern Bertumbangan
Kompas.com
Ilustrasi 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mengancam sektor ritel modern menyusul tumbangnya satu per satu gerai department store di Jakarta.

Sebut saja Ramayana, Matahari, Lotus, dan yang teranyar Debenhams.

Ekonom Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai, pemerintah perlu secara mengambil berbagai cara untuk mencegah PHK massal terjadi.

//

"Harus ada paket perlindungan ritel konvensional karena jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan cukup besar," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Baca: Pengusaha Pusing, Departemen Store Berguguran Satu Per Satu

Menurut Bima, beberapa langkah bisa dilakukan pemerintah.

Misalnya dengan memberikan kemudahan atau insentif pajak penghasilan (PPh) kepada perusahaan departement store atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembeli.

Selain itu, insentif juga bisa berupa diskon listrik kepada perusahaan departement store saat jam operasional.

Sebab kata Bima, ritel konvensional beban biaya listriknya terbilang besar.

Sementara terkait bisnis online, pemerintah bisa mendorong agar adanya kolaborasi antara ritel online dan ritel konvensional selektif departement store.

"Di AS, justru amazon kerjasama dengan Wholefood."

"Jadi tidak harus bersaing head to head dengan online."

"Di sini pentingnya letak pemerintah jadi mediator bisnis konvensional dan online," kata Bima.

Baca: Wanita Ini Ngaku Punya Hubungan Spesial dengan Kapolri, Raup Rp 1,7 M dari Calon Polisi

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan belum memiliki data karyawan yang akan di PHK akibat tutupnya sejumlah gerai departemen store.

Namun ia mengungkapan, jumlah pekerja di sektor ritel mencapai jutaan orang.

Sebelumnya, Tutum meminta pemerintah untuk mengatur regulasi praktik jual beli barang secara online dengan rinci.

Termasuk dalam hal ini pengenaan pajak terhadap barang yang dijual secara daring.

Hal itu dinilai perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. (Kompas.com/Yoga Sukmana)

Berita ini sebelumnya tayang di Kompas.com dengan judul Agar PHK Massal Karyawan Department Store Tidak Terjadi...

Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help