Direktur LKPI Nilai Perda Zonasi Penentu Nasib Nelayan

"Sebab payung hukumnya perda (Peraturan Daerah--red) Zonasi belumlah ditetapkan oleh pemerintah daerah

Direktur LKPI Nilai Perda Zonasi Penentu Nasib Nelayan
istimewa
Direktur eksekutif LKPI, Ayub Faidiban beserta rombongan pose bersama wakil gubernur Babel, A Fatah usai melakukan pertemuan di gedung kantor gubernur Babel. 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Direktur eksekutif Lembaga Kelautan & Perikanan Indonesia (LKPI), Ayub Faidiban mengatakan persoalan keluhan masyarakat nelayan di provinsi kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait maraknya aktifitas penambangan pasir timah di perairan Babel tentunya tak akan mendapatkan solusi yang 'terbaik' atau sesuai harapan masyarakat nelayan.

"Sebab payung hukumnya perda (Peraturan Daerah--red) Zonasi belumlah ditetapkan oleh pemerintah daerah," kata Ayub ditemui usai melakukan pertemuan dengan wakil gubernur (wagub) Babel, A Fatah, Rabu (1/11/2017) di Pangkalpinang.

"Jika sudah ditetapkan zonasi maka kita akan mendapatkan solusinya seperti apa sebab selama ini terkesan seperti ada nuansa 'tarik ulur' karena masing-masing pihak punya kepentingan dan semestinya penetapan kawasan Zonasi haruslah cepat," terang Ayub saat itu ia didampingi M Mur Masese selaku wakil direktur LKPI Bidang Kelautan dan Perikanan. 

Ditegaskanya lagi dengan kehadiran LKPI di Babel tentunya tak lain dimaksudnya yakni guna membantu pihak pemerintah daerah dalam upaya mencari penyelesaian terkait persoalan yang sering dihadapi masyarakat khususnya para nelayan di Babel.(*)

Penulis: ryan augusta
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved