Registrasi Kartu Prabayar Paling Lambat 31 Oktober 2017 Ternyata Bohong!

Kartu SIMprabayar baru disebut bakal tak berfungsi dan yang lama bakal diblokir secara bertahap.

Registrasi Kartu Prabayar Paling Lambat 31 Oktober 2017 Ternyata Bohong!
Sunday China Morning Post
347.200 sim card disita dalam penggerebekan pabrik Like di Thailand. 

BANGKAPOS.COM - Beredar pesan berantai di layanan pesan singkat WhatsApp yang mengatakan registrasi kartu SIMprabayar dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) paling lambat dilakukan hari ini, Rabu (31/10/2017).

Jika tidak melakukan registrasi hari ini, 31 Oktober, kartu SIMprabayar baru disebut bakal tak berfungsi dan yang lama bakal diblokir secara bertahap.

Pantauan KompasTekno, pesan hoax yang mulai ramai berseliweran tersebut mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo).

Baca: Kini Ada Fitur Untuk Menghapus Pesan WA yang Salah Kamar

Informasi tersebut dipastikan tidak benar alias hoax. Pasalnya, hari ini baru menandai mulai berlakunya aturan soal registrasikartu SIM prabayar tersebut.

Kebijakannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomot 14 Tahun 2017. 

Bagi masyarakat yang baru membeli kartu SIM prabayar hari ini atau setelahnya, harus melakukan registrasi untuk keperluan validasi dengan mencantumkan NIK dan KK.

Registrasi bisa melalui SMS ke 4444, situs khusus, serta gerai resmi masing-masing operator.

Jika tidak melakukan registrasi, kartu SIM tak bisa digunakan.

Sementara bagi pengguna kartu SIM lama, bisa melakukan registrasi mulai hari ini hingga paling lambat 28 Februari 2018. Caranya juga bisa via SMS, situs, atau ke gerai.

Jika tidak melakukan registrasi hingga deadline yang ditetapkan, kartu SIM pengguna lama akan diblokir secara bertahap.

Fungsi-fungsinya seperti menelepon, SMS, dan internet, bakal pelan-pelan lumpuh.

NIK dan nomor KK yang didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan database pendudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Hal ini untuk mencegah beredarnya penipuan dan tindak kriminal melalui ponsel. (Kompas.com)

Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved