Tersandung Kasus Pupuk, Ahap Jalani Sidang Perdana

Selanjutnya tim Satgas Polda Babel pun mengamankan pula barang bukti lainnya dengan jenis pupuk serupa (NPK) sebanyak 107 ton

Tersandung Kasus Pupuk,  Ahap Jalani Sidang Perdana
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi Palu hakim 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, Guantoro alias Ahap kini berstatus sebagai terdakwa mulai menjalani sidang perdana, Kamis (2/11/2017) di gedung Pengadilan Negeri (PN) Kota Pangkalpinang.

Sidang perkara kasus pupuk kadaluarsa tersebut,  si bos pupuk (Ahap) terlihat hadir di ruang persidangan menggunakan kemeja batik lengan pendek dan tanpa didampingi penasihat hukumnya atau pengacara.

Selain terdakwa (Ahap), dalam ruang sidang juga terlihat dua orang saksi asal Polda kepulauan Bangka Belitung (tim Satgas Pangan).

Dalam perkara ini selaku majelis hakim yakni Sri Endang SH dengan dua orang anggotanya, Iwan Gunawan SH dan P Hotma SH, sedangkan selaku jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang perdana di PN setempat yakni Jayanti SH asal Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel).

Dalam berita sebelumnya disebutkan Ahap sendiri selaku pimpinan PT Globusartha Internusa (GI) kini terseret persoalan hukum lantaran berawal tim Satgas Ditreskrimsus Polda Babel berhasil mengungkapkan adanya penyimpanan 221,3 ton pupuk jenis NPK merek Kepala Ayam asal Malaysia pada dua gudang.

Pengungkapan pupuk tersebut berawal dari gudang pupuk milik PT GI yang berlokasi di jalan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, dan dari gudang tersebut tim Satgas berhasil mengamankan sebanyak 114,3 ton.

Selanjutnya tim Satgas Polda Babel pun mengamankan pula barang bukti lainnya dengan jenis pupuk serupa (NPK) sebanyak 107 ton di gudang milik perusahaan tersebut (GI) berlokasi di jalan Padat Karya, Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.

Terkait perkara itu pihak Polda Babel pun menjerat sanksi pidana terhadap bos pupuk tersebut (Ahap) diantaranya jeratan pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 huruf a dan huruf e UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlibdungan Konsumen dengan ancaman maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2 miyar rupiah.

Selain itu terdakwa pun dijerat dengan pasal 60 ayat 1 huruf f an huruf e UU RI No 12 tahun 1992 tentang sisten budidaya tanaman dengan ancaman denda Rp 250 juta rupiah.(*)

Penulis: ryan augusta
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved