Kisruh Kursi Wabup Bateng, Ibrahim: Akrobat Politik Bupati Campur Aduk

Akrobat politik ini nampaknya runyam karena kontestasi kepentingan justru terjadi di sebuah kelompok kecil partai pengusung

Kisruh Kursi Wabup Bateng, Ibrahim: Akrobat Politik Bupati Campur Aduk
ibrahim 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, BANGKA — Molornya proses pengusulan wakil bupati Bangka Tengah menandakan bahwa elegansi berpolitik antarpolitisi dan antarparpol sangat lemah. Mereka mempertontonkan apa yang lazim kita kenal dengan istilah akrobat.

Demikian pendapat pengamat politik dari UBB, Ibrahim menganalisa belum sepakatnya penetapan calon Wakil Bupati Bangka Tengah, Minggu (5/11/2017).

“Akrobat politik ini nampaknya runyam karena kontestasi kepentingan justru terjadi di sebuah kelompok kecil partai pengusung,” kata Ibrahim.

Ia mengatakan, merujuk pada UU No. 10/2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 1/2015, nama wakil bupati diusulkan oleh parpol pengusung melalui bupati. Klausul ini adalah revisi dan modernisasi atas proses pengisian sebagaimana diatur dalam Perpu No.1/2014 yang disahkan menjadi UU No. 1/2015 dan telah direvisi melalui UU No.8/2015.

“Parpol pengusung diberikan kewenangan besar untuk memutuskan dan saya kira ini senafas dengan gagasan bahwa parpol adalah kelompok kepentingan yang berperan besar dan memiliki posisi terhormat,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, Bupati adalah user dan tentu seharusnya tunduk pada kesepakatan parpol. Proses ini adalah anti-klimaks dari Perpu No. 1/2014 dan disahkan menjadi UU No.1/2015 yang justru memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengusulkan wakilnya.

“Ada substansi pengembalian marwah parpol yang tidak sekedar sebagai rentalan politik disana. Maka, kepala daerah seharusnya menghargai parpol sebagai wujud mendudukkan parpol secara terhormat, tentu sebagai penentu, bukan sebagai pelengkap cerita,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, dalam kasus Bangka Tengah, kondisi runyam karena bupati justru adalah salah satu ketua Partai. Artinya ada double kepentingan disana yang membuat bupati sulit memisahkan antara perannya sebagai parpol pengusung dan perasaan emosionalnya sebagai seorang bupati.

“Saya melihat bahwa sepertinya bupati sedang mencampur-adukkan kepentingannya di dua posisi itu. Ia sejak awal sudah berposisi partisan sehingga mendudukkan emosinya sebagai user sekaligus sebagai bagian dari parpol pengusung. Ia sulit netral dan sulit untuk menerima arus utama keinginan parpol sejauh ia menempatkan dirinya secara campur aduk,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: teddymalaka
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved