Antonius Sarankan DPRD Beltim Bentuk Pansus Atasi Tambang di Pering

Gubernur tak bisa mencabut izinnya kalau tidak ada kekuatan hukum. Rekomendasi dari pansus itu yang disampaikan oleh dprd ke bupati

Antonius Sarankan DPRD Beltim Bentuk Pansus Atasi Tambang di Pering
Bangka Pos / Hendra
Ilustrasi aksi penolakan tambang kapal isap 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Permasalahan keberadaan kapal isap di perairan Pering, Kabupaten Belitung hingga saat ini tak juga selesai.

Masyarakat nelayan berencana akan menggelar aksi penolakan kapal isap di perairan Pering dan Belitung Timur, Kamis (9/11/2017).

Anggota DPRD Babel, Antonius dari Dapil Beltim mengatakan bahwa permasalahan kapal isap di kawasan Pering dan sekitar beltim tak akan selesai. Karenanya dia mendorong DPRD Beltim untuk membentuk tim pansus membahas permasalahan tersebut.

"Kalau ada pansus, ungkapkan semuanya di pansus bagaimana proses perizinannya. Hasil dari pansus itu, kalau ada penyimpangan dalam proses perizinan atau cacat hukum bisa mengeluarkan rekomendasi ke bupati," kata Antonius.

Untuk mencabut secara langsung tentunya bupati atau gubernur pun tak akan bisa. Karenanya rekomendasi dari pansus tersebut harus disampaikan ke gubernur dan minta pencabutan izin.

"Gubernur tak bisa mencabut izinnya kalau tidak ada kekuatan hukum. Rekomendasi dari pansus itu yang disampaikan oleh dprd ke bupati bisa sebagai alasan gubernur mencabut izin tambang di beltim," ujar Antonius.

Dia berharap pihak legislatif di Belitung Timur untuk melaksanakan saran dan pendapat Antonius. Bila tidak dilakukan, tentunya permasalahan tambang di perairan Pering atau belitung timur tak akan selesai.

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help