Ini Beberapa Tujuan Kemenkominfo Wajibkan Pemilik Ponsel Registrasi Kartu Prabayar

Hal itulah yang membuat pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

Ini Beberapa Tujuan Kemenkominfo Wajibkan Pemilik Ponsel Registrasi Kartu Prabayar
tribunnews
ilustrasi 

BANGKAPOS.COM -- "Saya Zainal, tinggal di Malaysia. Saya berencana menginvestasikan dana saya sebagai biaya hidup di Indonesia. Saya butuh orang yang bisa dipercaya. Saya punya dana 5 juta ringgit. Kalau serius ingin membantu, silakan membalas di nomor 08xx120xx8xxx."

Pernahkah Kamu menerima pesan singkat (SMS) seperti itu? Atau, model pesan lain yang mengajak Kamu mengambil hadiah sebagai pemenang sebuah undian, lalu meminta Kamu mentransfer sejumlah uang ke rekening si pengirim pesan?

Baca: Heboh Kabar Kartu SIM Ponsel Disadap Intelijen AS, Kemenkominfo Langsung Turun Tangan

Bunyi pesan seperti itu bisa saja akan terus kamu terima, dan sulit dihindarkan. Karena ternyata, menurut data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), di Indonesia terdapat 360 juta nomor seluler.

Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia 261 juta jiwa, itu tandanya satu penduduk bisa memiliki lebih dari satu nomor ponsel yang aktif.

Seperti data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Mentro Jaya pada tahun 2014 mengatakan adanya kasus kejahatan siber sebanyak 785 kasus yang telah dilaporkan.

Dan 404 diantaranya adalah kasus penipuan, misalnya melalui pesan singkat atau SMS.

undefined
Ditolak mulu saat registrasi, silahkan langsung ke gerai terdekat ajah

Hal itulah yang membuat pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

Mulai per 31 Oktober 2017, setiap pemilik kartu prabayar diwajibkan untuk meregistrasi nomornya bedasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Baca: Ngantuk Luar Biasa di Siang Hari, Bisa Jadi 7 Hal Ini Penyebabnya

Kewajiban tersebut termasuk dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Grid.ID
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved