Perjuangkan Gelar Pahlawan Nasional, Butuh Dana APBD Setidaknya Rp.2,5 Miliar

Alasan pengajuan nama Depati Amir belum berhasil terkait kajian kiprahnya selama masa perjuangan yang belum mendalam

Perjuangkan Gelar Pahlawan Nasional,  Butuh Dana APBD Setidaknya Rp.2,5 Miliar
Bangka Pos/ Ardhina Trisila Sakti
Sekretaris Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) sekaligus Budayawan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Elvian 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM. BANGKA- Sebanyak dua kali nama pahlawan asal Bangka Belitung Depati Amir diajukan guna meraih gelar pahlawan nasional.

Namun dua kali usaha pada 2004 dan 2007 tak membuahkan hasil.

Sekretaris Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) sekaligus Budayawan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Elvian membeberkan alasan tak berhasilnya pengajuan pahlawan Babel meraih gelar pahlawan nasional akibat berbagai keterbatasan.

Tak adanya alokasi dana yang mengucur dari APBD menjadi kendala. Pasalnya pengajuan pahlawan nasional harus melalui berbagai tahapan proses seperti kajian ekonomi dan historis.

Dikatakan Ahmad Elvian, secara berjenjang kabupaten/kota dan provinsi harus bekerja sistematis dalam rangka pengusulan.

Rangkaian proses ini ditambah dengan seminar nasional yang harus diadakan beberapa kali dengan melibatkan sejarahwan nasional dan unsur lokal dari pusat sejarah.

"Alasan pengajuan nama Depati Amir belum berhasil terkait kajian kiprahnya selama masa perjuangan yang belum mendalam. Sehingga pemerintah pusat menilai perjuanganya masih bersifat lokal atau kedaerahan. Simpul-sumpul perjalanan Depati Amir ke Palembang, Riau-Linga dan Kupang belum lengkap dan komprehensif,"jelasnya.

Menurutnya sejak pengajuan pahlawan nasional 2007 kegiatan pengajuan gelar pahlawan nasional tidak pernah diakomodir secara sistematis.

"Kita pelajari Kepulauan Riau (Kepri) dan NTT sitematis mengusulkan putera putri terbaik untuk melakukan kajian dan menyiapkan anggaran. Sementara kita sponsornya terbatas oleh PT.Timah saja. Ini artinya kita lalai memperhatikan usulan kepahlawanan nasional," jelas Ahmad Elvian kepada Bangka Pos, Kamis (9/11).

Adapun dari pengalaman daerah lain untuk mengajukan pahlawannya hingga bergelar pahlawan nasional paling tidak membutuhkan dana sebesar Rp.2-2,5 miliar.

"Tim pengkaji dan peneliti tak cukup hanya modal semangat tanpa ada support dari Pemerintah Daerah Provinsi. Harusnya pemerintah membiayai dari APBD,"tutupnya.(*)

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help