BangkaPos/

Minimalisir 'Bocor' Anggaran, DPRD Pangkalpinang MoU Dengan Kejari

Adanya kesepakatan ini, kita khususnya di bidang perdata dapat mendampingi dalam hal melaksanakan fungsi legislagif. Serta

Minimalisir 'Bocor' Anggaran, DPRD Pangkalpinang MoU Dengan Kejari
Bangkapos/Zulkodri
Plt Kejari Kota Pangkalpinang, Meiza Khoirawan bersama Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari saat menunjukkan naskah kerjasama penandatanganan MoU bantuan hukum di Rapat Paripurna DPRD, Jumat (10/11/2017). 

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Agar dapat menjalankan fungsi dengan benar, sekaligus meningkatkan sinergisitas serta meminimalisir terjadi penyalahgunaan dan kebocoran anggaran, DPRD Kota Pangkalpinang, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang dalam hal bantuan hukum, maupun sebagai pendapat hukum.

Penandatangan MoU dilaksanakan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kota Pangkalpinang, Jumat (10/11/2017).

Dalam sambutannya, Plt Kejari Kota Pangkalpinang, Meiza Khoirawan mengatakan kerjasama ini lebih kepada meningkatkan sinergisitas serta memperlancar koordinasi, mempercepat menyelesaikan masalah.

" Adanya kesepakatan ini, kita khususnya di bidang perdata dapat mendampingi dalam hal melaksanakan fungsi legislagif. Serta dapat memberikan pendapat hukum seperti pembuatan peraturan daerah," ujarnya.

Meiza juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada pihak kejaksaan.

" Kerjasama ini, juga lebih kepada peran preventif dalam rangka menyelamatkan kerugian negara, kita juga dapat memberi bantuan hukum atau pertimbangan hukum. Serta dapat menjadi mediator apabila terjadi sengketa antara intansi negara, bisa menjadi penengah, khususnya masalah keperdataan negara," ucapnya.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari mengatakan kerjasama MoU ini sebenarnya wacana sudah sejak 2014 lalu sudah disarankan, namun baru terealisasi sekarang.

" Langkah ini, dilakukan agar meminimalisir adanya kebocoran anggaran itu sendiri.
Dengan adanya kerjasama ini, kita bisa meminta pendapat konsultasi hukum, apalagi fungsi kita dalam penganggaran, penyertaan modal sekaligus dalam membuat perda," ucap Subari yang kerap disapa Bang Acu.

Saat disinggung, apakah MoU ini, ada kaitannya dengan Kasus SPPD anggota dewan beberapa waktu lalu, Acu menegaskan hal itu tidak benar, tetapi memang wacana MoU ini, sudah lama disarankan.

" Untuk bantuan hukum ini, juga sudah kita anggarkan 2017 ini, sekitar Rp 26 juta karena sudah akhir tahun. Namun nanti di 2018 akan kembali kita anggarkan sekitar Rp 50 juta atau lebih tergantung kebutuhan kita. Kalau tidak digunakan, bisa dikembalikan lagi ke kas negara," ucapnya.(*)

Penulis: zulkodri
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help