BangkaPos/

Warga Babar Antusias Ikuti Sosialisasi UU Minerba yang Digelar Eko Wijaya

Eko Wijaya berharap masyarakat semakin mengerti mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pertambangan

Warga Babar Antusias Ikuti Sosialisasi UU Minerba yang Digelar Eko Wijaya
Ist
Anggota DPR RI asal Babel Eko Wijaya saat memberikan Sosialisasi UU Minerba 

 BANGKAPOS.COM--Antusias  Masyarakat Desa Buyan Kelumbi Bangka Barat  mengikuti sosialisasi undang-undang oleh Anggota DPR RI Dari Komisi VII Eko Wijaya.

(EW)  menyebutkan sapaan Eko Wijaya  bahwa Sosialisasi undang-undang memiliki peran sebagai pengenalan bahwa terdapat undang-undang yang mengatur berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Selain itu agar masyarakat juga memahami apa saja seluk beluk perundangan-undangan yang sudah di buat oleh Pemerintah dan DPR RI.

“Untuk saat ini, Undang-undang yang kami Sosialisasikan yaitu UU nomor 4 tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara. Undang-undang ini cukup penting untuk disoasialisasikan mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan tambang timahnya.” Ujar Eko Wijaya dalam acara Sosialisasi Undang-Undang DPR RI di Desa Buyan Kelumbi Bangka Barat.

Dalama cara Sosialisasi Undang-undang tersebut, dihadiri pula Mantan Bupati Babar Ustadz Zuhri yang merupakan Calon Anggota DPD RI dari Provinsi Bangka Belitung, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Buyan Kelumbi dan Masyarakat di lingkungan Desa Buyan Kelumbi.

Eko Wijaya yang merupakan Ketua DPD Demokrat Babel sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menambahkan bahwa banyak nya masyarakat di Bangka Belitung terutama Bangka Barat yang menggantungkan perekonomian kepada hasil pertambangan menjadi salah satu pertimbangan nya mengapa memilih UU Nomor 4 tahun 2009 sebagai materi Sosialisasi kali ini. 

Eko Wijaya berharap masyarakat semakin mengerti mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pertambangan tersebut, tidak saja timah namun juga mineral lainnya.

Sehingga hal ini akan mengurangi konflik dan kerawanan hukum dalam pertambangan di Bangka Belitung khususnya Bangka Barat.

“Dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tersebut, diatur berbagai hal baik teknis maupun non teknis. Diatur pula mengenai kegiatan prapertambangan sampai kegiatan paska pertambangan. Hal ini tentu saja akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Bangka Barat yang bersinambungan langsung dengan kegiatan pertambangan.”Ujar Eko Wijaya.

Menurutnya, berdasarkan amanah Undang-undang, Pertambangan Mineral dan Batubara harus dikelola berdasarkan asas manfaat, keadilan dan keseimbangan.

Halaman
12
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help