BangkaPos/

Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu Akan Minta KPK Kawal Penyusunan RZWP3K Babel

Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu berencana akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal

Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu Akan Minta KPK Kawal Penyusunan RZWP3K Babel
Kota berwarna orange adalah peta IUP Pertambangan Laut, yang diusulkan melalui RZWP3K Provinsi Bangka Belitung (Babel). 

Laporan Wartawan Pos Belitun, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu berencana akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal penyusunan draft dan penyususunan rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Babel.

Demikian disampaikan Koordinator aliansi tersebut, Miftahudin melalui siaran pers yang diterima Pos Belitung, Minggu (12/11/2017).

Miftah mengatakan, langkah itu adalah langkah yang akan mereka ambil setelah pihaknya diagendakan bertemu DPRD Babel, Senin (13/11/2017) besok.
"dikarenakan menurut analisa kami terlalu banyak kepentingan korporasi tambang yang masuk dalam RZWP3K sehingga kami menduga akan banyak terjadi (kemungkinan ataupun potensi) pelanggaran-pelanggaran entah itu gratifikasi atau pelanggaran-pelanggaran lain," ujar Miftah dalam siaran pers yang diterima Pos Belitung, Minggu (12/11/2017).

Dalam siaran pers tersebut disebutkan, sembilan orang Perwakilan peserta "Aksi solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu" berangkat menuju Pangkalpinang untuk menghadiri audiensi di DPRD Babel, Minggu (12/11/2107). Sebelumnya, IKPB Pusat (salah satu motor Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu) mendapat surat balasan dari DPRD Babel perihal permintaan audiensi pada hari Senin 13/11/17.

Audiensi dengan DPRD Babel itu untuk menindak lanjuti tuntutan yang dibawa ketika aksi damai yang dilakukan pada hari Kamis (9/11/17)lalu. Perwakilan peserta Aksi solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu" terdiri dari Nelayan, mahasiswa (IKPB), Gapabel ( Gabungan Pecinta Alam Belitong ) yang tergabung dalam "Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu".

Menurut Miftah, DPRD provinsi memiliki kapasitas yang besar terhadap otonomi daerah sesuai dengan UU no 23 tahun 2014. Poros poros kebijakan eksekutif tak luput dari pada tupoksi DPRD provinsi sebagai lembaga legislasi daerah.

"Dikarenakan tidak mendapatkan jawaban yang tidak pasti mengingat kapasistas DPRD kabupaten tidak memiliki wewenang secara administratif, maka dari itu perwakilan peserta aksi akan beraudiensi ke tingkat Provinsi dengan membawa tuntutan yang sama," ujarnya. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help