Home »

Lokal

» Bangka

Sekda Diminta Fair, Usnen Pertanyakan Mobil Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Dikemanakan

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Usnen mempertanyakan kemana sembilan mobil operasional dewan

Sekda Diminta Fair, Usnen Pertanyakan Mobil Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Dikemanakan
bangkapos.com/Nurhayati
Usnen 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Usnen mempertanyakan kemana sembilan mobil operasional dewan, yakni enam mobil dewan dan tiga mobil pimpinan dewan yang sudah diserahkan kepada Pemkab Bangka melalui Sekda Bangka H Fery Insani.

Pasalnya penyerahan mobil tersebut setelah diserahkan oleh sekretaris dewan kepada Pemkab Bangka tersebut harus diketahui pimpinan dan anggota dewan.

Namun hingga saat ini menurut politisi PDIP ini tidak ada laporan dari Sekda Bangka mobil operasional pimpinan dan anggota dewan tersebut diserahkan dan digunakan untuk apa.

"Jadi mobil itu sesuai aturan PP 18 Tahun 2017 harus dikembalikan ke sekretariat daerah baik itu mobil anggota maupun mobil pimpinan. Kalau memang pimpinan ingin menyerahkan mobil dan mendapatkan tunjangan-tunjangan. Setelah dikembalikan kepada sekda harusnya kita mengharap agar adanya koordinasi dengan pihak DPRD bahwa mobil itu mau dikemanakan. Tidak semena-mena seakan-akan maunya sekda atau bupati mau dikemanakan mobil itu," tegas Usnen kepada bangkapos.com, Senin (13/11/2917) di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Bangka.

Dia mengharapkan agar dewan mengetahui mobil itu dikemanakan. Jangan sampai seperti sebelum anggota DPRD tidak mengetahui kendaraan operasional dewan dikemanakan. Usnen mengaku sudah rapat beberapa kali dengan bagian umum dan Sekda Bangka.

"Saya menanyakan mobil-mobil yang dikembalikan oleh DPRD selama ini, itu kemana. Saya minta semacam ada surat diberikan kemana sehingga kami tahu mobil itu kemana dan yang mendapatkan siapa kita tahu. Jangan sampai selama ini ada beberapa mobil juga termasuk mobil pimpinan di DPRD ini juga kemarin lelangnya kita tidak tahu apakah memang lelang terbatas atau lelang umum. Pihak pemda juga harus terbuka," ungkap Usnen.

Setahunya untuk lelang terbatss hanya untuk bupati, wakil bupati dan sekda. Selsin itu harus lelang umum dan dilakukan secara terbuka.

Apakah ada indikasi mobil pimpinan dan anggota dewan diberikan untuk pejabat-pejabat? "Sampai sekarang kita tidak mau bersuudzon, kita ingin berhusnihudzon. Oleh karena itu kita mengharapkan apakah pak sekda dan pak bupati dalam pengelolaan mobil yang dikembalikan oleh DPRD harus fair dong kemana dan siapa yang mendapatkan mobil itu? Makanya paling tidak ada koordinasi dengan pihak DPRD agar ada masukan-masukan yang mungkin orang yang berhak menerima itu lebih sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada," jawab Usnen.

Ditanyakan mengenai adanya tunjangan transportasi yang didapat pimpinan dan anggota dewan menurutnya, tergantung keinginan masing-masing pimpinan dan anggota dewan.

Diakuinya jika menggunakan mobil operasional dewan susah karena harus mengurus uang bensin dan lainnya sehingga lebih leluasa dengan adanya tunjangan trasportasi.

"DPRD memang butuh mobil operasional. Kalau saya dengar rata-rata anggota DPRD ingin mendapatkan uang tunjangan transportasi," ungkap Usnen.

Saat di singgung mobil pribadi anggota dewan mewah-mewah Usnen mengaku itu relatif tergantung masing-masing anggota dewan. Kalau ia sendiri hanya menggunakan mobil biasa jenis Agya.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help