BangkaPos/
Home »

Lokal

» Bangka

Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demo

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menggalang massa

Tidak Puas Penetapan UMP Babel, SPSI Ancam Gelar Aksi Demo
bangkapos.com/Nurhayati
Jaka 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana menggalang massa untuk menyampaikan pendapat dengan melakukan aksi demo, Senin (20/11/2017) nanti di Kantor Gubernur Babel.

Demo ini terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan Gubernur Babel H Erzaldi Rosman Djohan sebesar Rp 2.600.000 atau hanya naik sebesar 3,8 persen tidak sesuai Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 mengenai sistem pengupahan naik sebesar 8,71 persen.

"Kalau pak gubernur tidak berubah pikir masih dengan arogansinya, Insyaallah Senin (20/11/2017) teman-teman akan menyampaikan pendapat beramai-ramai depan kantor gubernur," tegas Ketua SPSI Kabupaten Bangka Jaka kepada bangkapos.com usai rapat tripatrit dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Selasa (14/11/2017) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Mereka akan melakukan aksi demo di dua titik pertama di kantor gubernur dan kedua di Kabupaten Belitung. Prediksi mereka ada sekitar 1000 hingga 1500 buruh yang melakukan aksi demo di kedua titik tersebut.

"Ini bukan harapan kita efek industri yang ditinggalkan mereka akan beresiko tinggi contohnya di Bangka ada berapa pekerja di pabrik sawit dan karet ini akan berdampak pada masyarakat yang akan menjual sawit dan karet. Satu hari saja kerugian sudah besar. Kemudian pilihan terakhir yang menjadi pilihan juga PTUN. Dimana tingkat pertama di Palembang dan tingkat kedua di Medan yang butuh biaya tinggi. Harapan kami PTUN bukan pilihan. Pilihan kami pak gubernur berubah sikapnya. Kami tetap menghargai gubernur, marwah gubernur tetap terjaga dengan baik sehingga para pekerja dan buruh bisa menikmati upah sesuai dengan peraturan pemerintah," harap Jaka.

Diakuinya UMP yang ditetapkan gubernur tersebut menyangkut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangka karena mengacu pada UMP.

"Hari ini Kabupaten Bangka melaksanakan triparit rutin tiga bulan sekali tapi kali ini isu terfokuskan pada Upah Minimum Provinsi terlepas di provinsi ini menyangkut nasib buruh di Kabupaten Bangka jugu," ungkap Jaka.

Menurutnya, petunjuk pelaksana dalam menetapkan UMP adalah Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 mengenai sistem pengupahan. Di pasal 45 ayat 2 upah minimum dimana formasi perhitungannya berdasarkan inflasi dan product domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi dari hasil hitungan BPS secara nasional yang ditetapkan sebesar 8,71 persen.

"Kita heran dan kecewa kepada pak gubernur hari ini menetapkan 3,8 persen seharusnya 2018 kaum pekerja buruh menikmati upah minimum Rp 2.755.000 tetapi oleh pak gubernur dikeluarkan SK-nya Rp 2.600.000. Itu sebuah pukulan telak bagi kami dan itu melanggar peraturan pemerintah," sesal Jaka

Ia membantah pernyataan gubernur yang mengatakan dasar penetapan UMP tertinggi se Sumatera dan urutan ke empat se Indonesia, namun untuk Babel seperti Jakarta tidak menetapkan UMK yang mengacu kepada UMP bagi provinsi lain menetapkan UMKdimana syaratnya harus lebih tinggi dari UMP. UMP adalah ambang batas terendah untuk kabupaten/kota.

"Untuk dibayarkan kepada pekerja buruh adalah UMK yang tertinggi. Saya contohkan Jawa Timur nomor tiga terendah UMP di Indonesia tetapi UMK Surabaya Rp 3,5 juta. Tetangga kita Sumsel UMP Rp 2.500.000 tetapi UMK Palembang Rp 2.700.000. Di Kepri UMP Rp 2 juta lebih tetapi UMP Batam Rp 3,5 juta," jelas Jaka.

Sedangkan Kabupaten Bangka menurutnya, sejak dua tahun tidak menetapkan UMK karena dianggap dewan pengupahan provinsi menyatakan harga nilai barang tidak terlalu berbeda antara kabupaten/kota.

"Kemarin SPSI provinsi bersama DPRD provinsi sudah ke kementerian tenaga kerja. Hari ini di wa grup sedang menunggu di kementerian dalam negeri. Harapan kita inikan paket kebijakannya Pak Jokowi PP 78 artinya program strategis nasional. Harapannya ini diikuti oleh gubernur-gubernurnya. Intervensi Pak Jokowi lah untuk mengintervensi gubernur hari ini," harap Jaka.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help