Kisruh Tambang Laut Babel, Gubernur Harus Patuhi Edaran Menteri KP Soal Moratorium Tambang

Dengan peninjauan kembali izin lingkungan maka otomatis pemberhentian sementara aktifitas pertambangan wajib dilakukan

Kisruh Tambang Laut Babel, Gubernur Harus Patuhi Edaran Menteri KP Soal Moratorium Tambang
ist
DPRD Babel melakukan kunjungan dan konsultasi ke Kementrian Kelautan dan Perikanan terkait RZWP3K dan permasalahan tambang laut. Selasa (14/11/2017). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan Gubernur dapat mengkaji serta mencabut izin pertambangan yang telah dikeluarkan berdasar peraturan perundang-undangan. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi kepada harian ini dalam siaran persnya saat berkunjung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Selasa (14/11). Turut serta dalam kunjungan tersebut anggota komisi II DPRD Babel.

Mereka juga melakukan konsultasi terkait pemanfaatan ruang laut yang bersinggungan antara pertambangan dan nelayan, pariwisata serta progres pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K) Babel oleh KKP. 

“Berbagai elemen masyarakat khususnya nelayan minta tambang laut dihentikan. Permasalahan ini kita sampaikan langsung ke KKP. Salah satunya penolakan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat nelayan beltim terkait beroperasinya KIP di laut pering,” kata Amri.

Kunjungan DPRD Babel ini diterima langsung oleh  Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Brahmantya S Poerwadi yang didampingi beberapa Direktur dan staf KKP lainnya.

Pencabutan izin tersebut lanjutnya dilakukan oleh gubernur atas nama jabatannya bukan personnya. 

“Jadi tidak ada istilah oh itu ditanda tangani Gubernur lama maka Gubernur baru tidak bisa mengkoreksi atau mencabut. Tetapi kewenangan itu melekat atas nama jabatan, siapa pun orangnya,” kata Amri sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen PRL-KKP.

Kemudian, mengacu PP 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan khususnya, pasal 9 di antaranya dijelaskan bahwa dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa wajib mengikutsertakan masyarakat.

Di antaranya yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup serta yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan pembuatan amdal.

Halaman
12
Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help