Komisi II DPRD Tindaklanjuti Masalah Kelautan di Babel

Kunjungan DPRD Babel kali ini menindaklanjuti tuntutan masyarakat beberapa kabupaten di Babel

Komisi II DPRD Tindaklanjuti Masalah Kelautan di Babel
Istimewa
Komisi II DPRD Babel mengunjungi Kementerian Kelautan Perikanan, Selasa (14/11). 

JAKARTA, BANGKA POS - Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi bersama Komisi II mengunjungi Kementerian Kelautan Perikanan, Selasa (14/11). Rombongan diterima langsung oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya S Poerwadi didampingi beberapa Direktur dan Staf KKP lainnya.

Kunjungan DPRD Babel kali ini menindaklanjuti tuntutan masyarakat beberapa kabupaten di Babel dan terakhir oleh Perwakilan Masyarakat Nelayan Belitung Timur yang menolak beroperasinya KIP di Laut Pering Beltim.

Pertemuan kali ini juga sebagai ajang penyampaian aspirasi sekaligus konsultasi masalah pemanfaatan ruang laut, persinggungan sektor pertambangan dengan nelayan, pariwisata dan lain-lain serta mempertanyakan progress pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Babel oleh KKP.

Terkait masalah pertambangan laut, DPRD menyampaikan aspirasi penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya nelayan. Mereka minta agar kegiatan tersebut dihentikan karena dianggap mengganggu habitat laut yang notabene jadi areal tangkap nelayan sehingga mengurangi pendapatan nelayan serta rusaknya objek destinasi pantai yang pastinya bersinggungan dengan sektor pariwisata.

“Penolakan setelah adanya aktivitas ini mengindikasikan kurangnya keterbukaan dan keterlibatan publik sebelum terbitnya izin-izin pertambangan. Di antaranya bagaimana izin Amdal bisa terbit jika belum ada partisipasi dukungan atau persetujuan masyarakat yang mendapat dampak, apalagi amanat PP 27 Tahun 2012 bahwa dasar penyusunan kajian lingkungan adalah Tata Ruang Laut (zonasi) pada saat Babel belum memiliki Perda Zonasi,” ujar Amri Cahyadi, membuka pertemuan.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD dari PPP ini juga menegaskan bahwa DPRD Babel saat ini masih terus mengawal penyelesaian Perda RZWP3K yang sekarang ini masih dalam tahapan proses konsultasi publik Dokumentasi Awal.

Amri pun berharap Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil segera terbit seiring penyusunan RZWP3K ini.

“Di RZWP3K wajib bagi kita menetapkan pembagian pemanfaatan ruang laut secara arif dan bijaksana. Tidak mungkin semua wilayah laut yang sudah diberikan IUP dijadikan Ruang Pertambangan namun perlu kearifan dan bukti-bukti kuat dan otentik potensi cadangan mineral yang ada didalamnya sehingga tidak mematikan salah satu sektor lainnya seperti kelautan, perikanan, pariwisata, perhubungan laut dan lain-lain. Kami bersepakat bahwa anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri tidak hanya timah yang ada di Babel saja, namun keindahan alam pantai, laut, potensi ikan juga anugrah yang tak ternilai dari Allah kepada kita. Oleh karenanya wajib kita pelihara dan kita kelola dengan cerdas arif dan bijaksana. Bagaimana pun laut adalah masa depan kita,” lanjutnya kemudian.

Menanggapi permasalahan ini, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa Gubernur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah berhak mengkaji kembali perizinan yang sudah keluar melihat kondisi kondusifitas terkini masyarakat dan berdasarkan kajian-kajian korektif evaluatif terhadap persyaratan atas terbitnya izin.

Karena prinsipnya izin dapat dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan sesuai dengan perundang-undangan.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved