Dua PNS Tersandung Kasus Dugaan Korupsi Kolam Renang, Wabup Akui Sejak Awal Sudah Mengingatkan

Wakil Bupati Bangka Rustamsyah mengaku pihaknya sejak dari awal sudah mengingatkan jangan sampai terjerat masalah hukum

Dua PNS Tersandung Kasus Dugaan Korupsi Kolam Renang, Wabup Akui Sejak Awal Sudah Mengingatkan
bangkapos.com/Nurhayati
Wakil Bupati Bangka Rustamsyah saat menyematkan tanda peserta Temu Gembira IV PMR PMI Kabupaten Bangka dan Temu Karya Relawan Daerah Ke 1 PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (17/11/2017) di Pantai Matras. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Bupati Bangka Rustamsyah mengaku pihaknya sejak dari awal sudah mengingatkan jangan sampai terjerat masalah hukum, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Proyek Kolam Renang Tirta Loka Tahun 2014 senilai Rp 1,7 Milyar lebih dari Dana Bantuan (Daba) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Apalagi Kejaksaan Negeri Bangka, Rabu (15/11/2017) kemarin sudah menetapkan tiga tersangka, yakni dua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Bangka yakni MH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ES serta Kontraktor Pelaksana Direktur PT Dame Uli Jadiaman Indah HR yang tersandung kasus dugaan tipikor tersebut.

"Kami dari awal-awal sudah mengingatkan terutama soal kasus yang berhubungan dengan kolam renang. Dari awal sebelum habis tahun anggaran sudah diingatkan ini bakal menjadi masalah karena setiap kali laporan dari inspektorat kepada kami seperti itu," ungkap Rustamsyah kepada bangkapos.com, Jumat (27/11/2017) saat menghadir kegiatan PMI di Pantai Matras.

Dia menilai teknis pembayarannya yang menjadi persoalan itu karena yang selesai dengan yang dibayar tidak sesuai.

Rustamsyah mengakui, saat ini sudah ada penetapan tersangka dari pihak kejaksaan yakni PPK dan PPTK serta Direktur PT DUJI dimana yang menyangkut penetapan tersebut harus dilengkapi bukti-bukti akurat yang membuat ketiganya bisa menjadi terdakwa kasus dugaan tipikor tersebut.

"Saya berpikir positif sampai adanya keputusan yang dibuat oleh pengadilan karena yang berhak mengatakan seseorang itu bersalah terutama menyangkut kegiatan proyek itu adalah pengadilan," tegas Rustamsyah.

Disingung apakah ada bantuan hukum untuk dua PNS yang tersandung kasus dugaan korupsi pembangunan Kolam Renang Tirta Loka tersebut, Rustamsyah mengatakan tetap ada jika dua tersangka tersebut minta bantuan hukum karena Pemkab Bangka memiliki lembaga bantuan hukum.

"Pemda kan ada bantuan hukum yang akan diberikan pemerintah daerah kepada setiap pegawai maupun yang lain yang kebetulan tengah menghadapi masalah hukum," kata Rustamsyah.

Dikatakannya, aparat hukum terkait tentu sudah memiliki data-data yang mendukung dan juga bisa melihat berapa kerugian negara terjadi sebagai akibat dari salah dalam penggunaan anggaran tersebut.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved