BangkaPos/

Terungkap, Soal UMP Hanya Babel yang Membangkang Aturan Pengupahan

Ada tiga aturan yang dilanggar, PP 78 tahun 2015, Paket Ekonomi Jilid IV Presiden RI, dan Surat Edaran Mendagri

Terungkap, Soal UMP Hanya Babel yang Membangkang Aturan Pengupahan
Tribun Jogja/Hasan Sakri Ghozali
Ilustrasi: Buruh menuntut kenaikan upah 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Komisi IV DPRD Babel telah melakukan pertemuan dengan SPSI dan Kementrian Tenaga Kerja RI tentang aturan pengupahan.

Dari pertemuan tersebut‎ ternyata se-Indonesia hanya Bangka Belitung yang membangkang tak mau mengikuti aturan soal pengupahan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Babel, Ariyanto mengatakan, Gubernur Babel telah menetapkan UMP melanggar peraturan pengupahan.

"Ada tiga aturan yang dilanggar, PP 78 tahun 2015, Paket Ekonomi Jilid IV Presiden RI, dan Surat Edaran Mendagri No. 561/7721/SJ tangggal 30 Oktober 2017" kata Ariyanto kepada bangkapos.com, Minggu (19/11/2017) didampingi Ketua Komisi IV HK Junaidi.

Lanjut Ariyanto, tiga aturan tersebut wajib diikuti. Babel sendiri menetapkan UMP terlambat.

Seharusnya ditetapkan 1 November tetapi malah ditetapkan oleh Gubernur pada 7 November.

"Kalau tidak ikuti aturan sampai 1 Januari 2018, gubernurnya bisa dikenai sanksi. Pertama sanksi administrasi, kalau tidak juga mengikuti maka gubernur bisa saja kena sanksi terberat dipecat mendagri," kata Ariyanto.(*)

Penulis: Hendra
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help