27 November, Kasus SPPD Fiktif DPRD Pangkalpinang Masuk Pengadilan

pihak Kejari Kota Pangkalpinang saat ini sedang mempersiapkan berkas pelimpahan perkara dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas

27 November, Kasus SPPD Fiktif DPRD Pangkalpinang Masuk Pengadilan
bangkapos.com/Ryan A Prakasa
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang, Hendi Arifin 

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Sudah hampir genap setahun upaya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pangkalpinang mengusut perkara kasus dugaan perkara korupsi penyimpangan anggaran atau dana perjalanan dinas anggota DPRD Kota Pangkalpinang.

Terkait perkara itu pula pihak Kejari Kota Pangkalpinang saat ini sedang mempersiapkan berkas pelimpahan perkara dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktip hingga diduga pula sempat menyeret-nyeret sedikitnya 13 nama anggota DPRD Kota Pangkalpinang.

"Tanggal 27 Nopember 2017 nanti perkara itu dilimpahkan (ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang," kata Plt Kejari Pangkalpinang, Maiza Choirawan SH melalui Kasi Intelijen Kejari Kota Pangkalpinang, Hendi Arifin SH, Senin (21/11/2017).

Terkait perkara SPPD fiktip anggota DPRD Kota Pangkalpinang itu pihak Pidsus Kejari Kota Pangkalpinang sebelumnya sempat menetapkan seorang tersangka, Budik Wahyudi (bendahara sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang).

Kembali disinggung perihal status 13 daftar nama-nama anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang sempat 'dikabarkan' ikut terseret-seret perkara ini, namun persoalan status sejumlah anggota dewan tersebut justru ditegaskannya hanya sebatas saksi.

"Status 13 orang anggota dewan kan kemarin diperiksa sebagai saksi," terangnya.(*)

Penulis: ryan augusta
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved