KPPN Tanjungpandan Jadi Pengguna Pertama Kartu Kredit Pemerintah

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpandan yang berada di bawah Kanwil Dirjen Perbendaharaan Babel menjadi pengguna

KPPN Tanjungpandan Jadi Pengguna Pertama Kartu Kredit Pemerintah
Bangka Pos/ Ardhina Trisila Sakti
Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah dari Manager Pemasaran BRI cabang Pangkalpinang, Wahyu Nurhidayat kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah, Selasa (21/11) di kantor Dirjen Perbendaharaan Jalan Solihin GP Pangkalpinang.

Peluncuran kartu kredit pemerintah ini begitu membanggakan mengingat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpandan yang berada di bawah Kanwil Dirjen Perbendaharaan Babel menjadi pengguna kartu kredit pemerintah pertama dari 181 KPPN di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi mengatakan kecepatan KPPN Tanjungpandan menggunakan kartu kredit pemerintah ini berkat usaha kepala KPPN Tanjungpandan bersama BRI guna mengurus kewajiban administrasi yang dibutuhkan.

Dikatakan Supendi, Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan sebanyak tujuh kartu yang akan digunakan oleh kepala kantor, empat pejabat Eselon 3, bendara dan pejabat pengadaan.

Adapun manfaat penggunaan kartu kredit pemerintah agar semua transaksi tercatat dan mensukseskan gerakan non tunai.

Beberapa kegunaan kartu kredit pemerintah seperti membayar tiket perjalanan dinas, menginap di hotel dan saat menjamu tamu.

Diketahui kartu kredit pemerintah berbeda dengan kartu kredit biasa karena memiliki plafon sebesar Rp.70 juta bagi KPPN Tanjungpandan.

"Pemegang kartu kredit pemerintah tak perlu membawa uang Cash (tunai) dan karena secara elektronik maka semua transaksi tercatat, otomatis akan timbul efisiensi pengeluaran pemerintah dan ada pengecekan distribusi uang melalui kerjasama dengan BRI," jelas Supendi kepada Bangka Pos.

Kelak kartu kredit pemerintah pun juga akan digunakan oleh KKPN Kota Pangkalpinang dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bangka Belitung, Bayu Martanto turut menerangkan bahwa transaksi non tunai yang digalakkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui jumlah konsumsi yang meningkat.

Kondisi saat ini minat transaksi non tunai di Indonesia sebesar 31 persen masih sangat rendah dibanding negara-negara tetangga sebesar 5 persen.

"Ini (transaksi non tunai) akan terus kita dorong. Diinisiasi oleh Kanwil Dirjen Perbendaharaan semoga terus menggema dan menyebar kepada kepala instansi vertikal yang lain," ujar Bayu Martanto.(*)

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help