Gandeng BRI, KPPN Tanjungpandan Pengguna Pertama Kartu Kredit Pemerintah

Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah.

Gandeng BRI, KPPN Tanjungpandan Pengguna Pertama Kartu Kredit Pemerintah
Dirjen¬†Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah di Kantor Dirjen Perbendaharaan Jalan Solihin GP Pangkalpinang, Selasa (21/11). 

DIREKTORAT Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah di Kantor Dirjen Perbendaharaan Jalan Solihin GP Pangkalpinang, Selasa (21/11).

Acara ini turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Bangka Belitung, Bayu Martanto bersama dua perwakilan bank terbesar di Babel seperti Bank Sumsel Babel dan Manajer Pemasaran BRI Cabang Pangkalpinang, Wahyu Nurhidayat.

Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah ini begitu membanggakan mengingat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpandan yang berada di bawah Kanwil Dirjen Perbendaharaan Babel menjadi pengguna Kartu Kredit Pemerintah pertama dari 181 KPPN di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi mengatakan kecepatan KPPN Tanjungpandan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah ini berkat usaha Kepala KPPN Tanjungpandan bersama BRI guna mengurus kewajiban administrasi yang dibutuhkan.

Dikatakan Supendi, Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan sebanyak tujuh kartu yang akan digunakan oleh kepala Kantor, empat Pejabat Eselon III dan Bendahara dan Pejabat Pengadaan.

Manfaat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah agar semua transaksi tercatat dan mensukseskan gerakan non tunai.

Beberapa kegunaan Kartu Kredit Pemerintah seperti membayar tiket perjalanan dinas, menginap di hotel dan saat menjadi tamu.

Diketahui kartu kredit pemerintah berbeda dengan kartu kredit biasa karena memiliki plafon sebesar Rp 70 juta bagi KPPN Tanjungpandan.

"Pemegang Kartu Kredit Pemerintah tak perlu membawa uang cash (tunai) karena secara elektronik maka semua transaksi tercatat, otomatis akan timbul efisiensi pengeluaran pemerintah dan ada pengecekan distribusi uang melalui kerjasama dengan BRI," jelas Supendi kepada Bangka Pos Group, Selasa (21/11). (adv/o1/may)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved