KPU Bangka Sayangkan Banyak Ketua Parpol Tidak Hadir Saat Rakor

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Zulkarnain menyayangkan banyak ketua partai politik (parpol) yang tidak hadir

KPU Bangka Sayangkan Banyak Ketua Parpol Tidak Hadir Saat Rakor
bangkapos.com/Nurhayati
Rapat koordinasi penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi Pemilu 2019, Kamis (23/11/2017) di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Zulkarnain menyayangkan banyak ketua partai politik (parpol) yang tidak hadir pada rapat koordinasi penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi Pemilu 2019, Kamis (23/11/2017) di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat.

Dari 12 partai politik terdiri dari 10 parpol memperoleh kursi dan dua parpol tidak memperoleh kursi pada Pileg 2014 lalu, yang diundang, hanya tiga ketua parpol yang hadir yakni dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra.

"Kami mengundang ketua dan sekretaris parpol karena ini penting. Kami di KPU mau yang datang office boy di kantor parpol tidak masalah yang penting jangan ngamuk jika sudah penetapan dapil. Kehadiran ketua partai politik sebenarnya punya kepentingan besar," tegas Zulkarnain ketika membuka rapat koordinasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu 2019.

Menurutnya, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada Pemilu 2019 nanti yang berkepentingan adalah parpol. Diakuinya memang masih lama untuk menetapkan dapil dan alokasi kursi ini pada Januari hingga April 2018 nanti tetapi sekarang ini KPU ingin mendapat masukan lebih awal dulu.

"Kita menyusun sesuatu yang berkaitan dengan hajat orang banyak terutama hajat pada parpol ini kan tidak bisa sembarangan, artinya kita harus mendapat masuk-masukkan. Ini masukan awal, dapil kita ini mau seperti apa, mau kita apakan dan soal perhitungan kursi itu sudah jelas sudah ada aturannya hanya mengenai dapilnya nanti dan ini akan berpengaruh pada kursi pada Pemilu 2019," jelas Zulkarnain.

Diakuinya, KPU adalah lembaga yang bekerja berdasarkan aturan. Untuk itu ia mengajak parpol agar sama-sama menghormati lembaga dengan hadir pada kegiatan rakor tersebut. Namun dikatakan tidak masalah jika ketua parpol menganggap ada kegiatan yang lebih penting. "Tetapi apakah rapat kerja penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi tidak dianggap penting? Itu terserah pilihan masing-masing. Mungkin mereka tidak punya kepentingan apapun itu tidak masalah, tetapi saya yakin partai politik itu berkepentingan terhadap penataan dapil," ungkap Zulkarnain.

Dikatakanya, untuk jumlah mata pilih pada Pemilu 2019 nanti ada perbedaan dimana sebenarnya parpol sudah tahu termasuk alokasi kursi.

"Kalau untuk jumlah keseluruhan tidak, penduduk kita di atas 300.000 Artinya kita tetap mendapat 35 kursi. Hanya nanti alokasinya itu tergantung dari dapil, hanya itu dapil mau kita buat seperti apa," kata Zulkarnain.

Pasalnya jika penetapan dapil untuk DPRD provinsi sudah ditentukan dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tetapi khusus untuk DPRD kabupaten dan kota yang menentukan dapil adalah KPU.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved