Kawal Pemanfaatan Dana Desa, Jangan Sampai Dikorupsi

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya memerintahkan seluruh kader untuk mengawal pemanfaatan dana desa

Kawal Pemanfaatan Dana Desa, Jangan Sampai Dikorupsi
Bangkapos/deddy marjaya
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Kapolda Brigjen (Pol) Syaiful Zachri menandatangani nota kesepahaman terkait pengawasan penggunaan dana desa, Selasa (29/11/2017). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya memerintahkan seluruh anggota DPRD PDI Perjuangan untuk mengawal pemanfaatan dana desa. Tak saja kader di dewan, kader partai yang tersebar di seluruh desa diperintahkan untuk mengawasi dana desa ini sehingga memberikan manfaaat bagi rakyat.

Dana desa, kata Didit bagian dari upaya Pemerintahan Presiden Jokowi untuk menjadikan ekonomi rakyat yang mandiri. 

"Sesuai Trisakti Bung Karno, ekonomi berdikari, dana desa itu agar rakyat menjadi kuat secara ekonomi. Jumlah cukup besar, jika satu desa dapat Rp2 miliar, di Babel ini ada 309 desa, maka dananya mencapai Rp600 miliar lebih. Saya perintahkan seluruh kader untuk mengawasi agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran,"  kata Didit dalam siaran persnya kepada bangkapos.con usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Babel dengan Polda Babel tentang Pengawasan Dana Desa di Gedung Serbaguna PT Timah, Selasa (28/11/2017).

Didit mengingatkan, tantangan dihadapi para perangkat desa mengelola dana desa semakin besar.

Langkah pengawasan oleh masyarakat untuk membantu penegak hukum seperti Polda Babel agar tujuan dari dana desa ini bermuara kepada kesejahteraan rakyat.

"Sehingga tidak ada lagi oknum desa yang terjerat masalah dana desa. Rakyat bisa memanfaatkannya untuk mengidupi ekonomi desa, karena hari-hari ini rakyat desa  di Babel sebagian menghadapi ekonomi yang sulit dampak dari jatuhnya harga komoditas perkebunan seperti lada, karet, dan sawit," tukas Didit yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Babel.

Apalagi, kata Didit, tahun 2018 nanti tahun politik, dana desa agar pengelolaannya hanya untuk kepentingan rakyat.

"Polda Babel, Kejaksaan, BPKP, institusi yang negara yang membantu presiden mengawal dana desa ini. Kita akan menjalin kerjasama agar dana desa ini sesuai pemanfaatannya," kata Didit.  

Saat memberi pengarahan Kapolda Babel Brigjend Pol Syaiful Zachri mengatakan sebelumnya sudah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal  dalam pengawasan penggunaan dana desa. 

"Pemerintah telah mengkucurkan lebih dari 60 triliun.  Pak Presiden Jokowi mewanti - wanti agar pelaksananya tepat sasaran dan tidak dikorup sehingga  hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya. 

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved