Abdul Fatah Belum Mengetahui Arah Strategi Dibalik Holding BUMN Industri Pertambangan

Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah belum mengetahui arah strategi dibalik adanya holding BUMN

Abdul Fatah Belum Mengetahui Arah Strategi Dibalik Holding BUMN Industri Pertambangan
bangkapos.com/Idandi Meika Jovanka
Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (30/11) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM, JAKARTA –Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah belum mengetahui arah strategi dibalik adanya holding BUMN industri pertambangan. Baginya, kondisi ketiga perusahaan yang notaben baik-baik saja tentu rancuh ketika digabungkan. Yaitu, PT Timah Tbk, PT Antam Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk, Kamis (30/11).

“Holding  BUMN industri pertambangan tidak menjadi sebuah permasalahan besar. Namun, kondisi ketiga perusahaan yang baik-baik saja menimbulkan pertanyaan. Saya belum mendapat kejelasan terkait strategi adanya Holding tersebut,” ujar Abdul Fatah

Menurutnya, kedepan PT Timah memiliki tawaran rendah guna menentukan sebuah kebijakan. Artinya, Inalum mempunyai kebijakan lebih besar dibandingkan PT Timah sebab 65% saham sudah diserahkan kepada Inalum. Selain itu, PT Inalum juga bisa menjadi roda penggerak bagi ketiga perusahaan.

“Siapa yang nanti memegang kendali penuh dalam pergerakan roda ketiga perusahaan holding,” tanya Abdul Fatah

Selanjutnya, ia mengatakan kepemilikan aset PT Timah saat ini diharapkan tidak mempengaruhi fungsi sosialnya kepada masyarakat Bangka Belitung. Kontribusi PT Timah tidak berkurang terutama perihal CSR. Jika berubah diharapkan tidak terlalu jauh dari sebelumnya.

“Hanya masyarakat yang bisa menilai sejauh mana kontribusi PT Timah. Pemerintah pun tidak berwenang memaksa atau mematok jumlah CSR yang diberikan sebab perusahaan memiliki kebebasan perihal masalah itu. Diharapkan, holding ini bisa memikirkan daerah mana yang menghasilkan lebih besar,” ucap Abdul Fatah

Berdasarkan berita sebelumnya, Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan sisi positif holding terhadap kepentingan negara mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Inalum.

“Efisiensi menciptakan kinerja keuangan menjadi lebih baik dan kemampuan sumber daya manusia juga bisa membaik karena sharing knowledge. Sebanyak 65% saham seri B milik PT Timah Tbk dialihkan ke Inalum sebagai penambahan penyertaan modal negara dan saham Seri A merupakan saham pengendali tetap milik negara,” jelas Mochtar

Ia menilai tidak ada yang berubah meskipun sistem kepemilikan saham berubah. Dulunya dimiliki langsung Republik Indonesia, kini melalui dwiwarna atau tidak langsung dimiliki Inalum 100 pesen. Selain itu, tidak ada perubahan kontrol, kebijakan, dan negara tetap berwenang mengatur saham PT Timah.

“Tidak perlu khawatir, komitmen kami untuk masyarakat Bangka Belitung besar,” kata Mochtar Riza

Ia juga menambahkan perihal operasional tidak ada perubahan. Setelah adanya holding kontrol pemerintah ada empat keistimewaan masih dipegang. Seperti, susunan direksi dan komisaris perubahan anggaran dasar, mengenai kepemilikan saham dan satunya mengenai perubahan denventure holding masih dengan pemerintah.

Penulis: Idandi Meika Jovanka
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help