BangkaPos/
Home »

Lokal

» Bangka

Pengesahan RAPBD 2018 Pemkab Bangka Diwarnai Masukan dan Kritikan

Kritikan maupun masukan mewarnai pengesahan RAPBD pada Rapat Paripurna Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018, Kamis (30/11/2017).

Pengesahan RAPBD 2018 Pemkab Bangka Diwarnai Masukan dan Kritikan
(nurhayati/bangkapos.com)
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka saat menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD Kabupaten Bangka TA 2018, Kamis (30/11/2017) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Sejumlah Kritikan maupun masukan mewarnai pengesahan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada Rapat Paripurna Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018, Kamis (30/11/2017)

Adapun masukan dan kritikan tersebut, disampaikan langsung oleh juru bicara delapan fraksi yang ada di DPRD.

Seperti dikatakan oleh juru bicara fraksi Golkar, Fajarudin meminta agar perlu adanya campur tangan bupati secara langsung dalam membenah koordinasi, konsultasi dan komunikasi yang lebih terbangun di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka.

"Campur tangan bupati dalam komunikasi di dinas PU perlu. Karena menurut Fraksi Golkar di dinas PU ada dua mata air kembar," ucapnya.

Fraksi Golkar juga meminta agar peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif dalam melakukan komunikasi terhadap pemerintah pusat terkait dana APBN dengan memberikan ruang gerak terprogram dan tidak lepas dari pengawasan bupati.

Fraksi Golkar menyarankan kepada bupati dan wakil bupati memberikan reward dalam bentuk tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi dicapai OPD yang telah berhasil mengiring dana pusat ke daerah.

"Tidak perlu memberikan reward dalam bentuk yang sama bagi seluruh OPD seperti yang telah berjalan selama ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi kepala OPD yang punya beban dan telah menunjukan prestasinya," tegas Fajarudin.

Dalam hal penempatan jabatan kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor, Fraksi Golkar meminta Bupati Bangka untuk dapat melaksanakan lelang jabatan sesuai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Karena di Kabupaten Bangka dari delapan dinas, lima badan dan tiga kantor baru Fery Insani, Andi Hudirman, Then Suyanti dan Mina Tarmizi yang menempati jabatan melalui proses lelang.

Halaman
123
Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help