Pengesahan RAPBD 2018 Pemkab Bangka Diwarnai Masukan dan Kritikan

Kritikan maupun masukan mewarnai pengesahan RAPBD pada Rapat Paripurna Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018, Kamis (30/11/2017).

Pengesahan RAPBD 2018 Pemkab Bangka Diwarnai Masukan dan Kritikan
(nurhayati/bangkapos.com)
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka saat menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD Kabupaten Bangka TA 2018, Kamis (30/11/2017) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka. 

Menurutnya yang dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan di Kabupaten Bangka terkait dengan surat edaran Menteri BUMN Nomor 155/MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal larangan pemindahan aktiva tetap dengan mekanisme hibah lainnya tanpa kompensasi, seperti contoh jalan di Komplek Plaben Kecamatan Merawang yang rusak tetapi saat ini belum bisa diperbaiki oleh Pemda karena merupakan aset PT Timah.

Selain itu di sektor perkebunan Fraksi Demokrat mengharapkan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bisa berdiri di depan dalam mengontrol harga produk unggulan produksi perkebunan seperti lada karet dan lainnya.

"Ini perlu alternatif yang brilian dalam hal peningkatan harga untuk produksi produksi perkebunan yang merupakan kebutuhan dan persaingan internasional," saran Sufiyan.

Kritikan dan masukan juga disampaikan oleh PPP melalui juru bicaranya Hairul, Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Sarji Solihin, Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Magrizan, dan Fraksi Gerindra melalu juru bicaranya Deasy Arisandi. Sedangkan Fraksi PAS tidak hadir sehingga Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka dalam rapat paripurna memutuskan Fraksi PAS menerima dan menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2018.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help