Ketua DPRD Bangka Minta APBD 2018 Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

RAPBD Kabupaten Bangka 2018 meliputi pendapatan daerah Rp 1.045.407.075.250 sedangkan belanja daerah Rp 1.081.207.075.250.

Ketua DPRD Bangka Minta APBD 2018 Tingkatkan Perekonomian Masyarakat
Bangka Pos
DPRD Kabupaten Bangka mengesahkan Ranca¬≠ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 menjadi APBD Kabupaten Bangka di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Kamis (30/11) . 

Wakil Bupati Bangka Rustamsyah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat di Kabupaten Bangka karena tidak bisa mengakomodir semua usulan pembangunan pada tahun 2018 nanti yang di­sampaikan melalui anggota dewan.

“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah saya mengucapkan ribuan maaf atas segala tidak terakomodirnya masukan DPRD,” kata Rustamsyah.

Diakuinya banyak sekali dana berbentuk hibah pada tahun 2018 nanti.

Dana hibah tersebut sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp 34.729.054.000 pada tahun 2018 ini menjadi 52.808.356.000 naik Rp 18.079.302.000 atau naik sebesar 52,06 persen.

Menurut Rustamsyah kenaikan dana hibah ini untuk pelaksanaan pilkada 2018 sesuai ketentuan pemerintah pusat.

“Faktornya ini ketentuan pemerintah, seperti untuk KPU, panwaslu, kepolisian,” jelas Rustamsyah.

Namun ia berharap APBD 2018 nanti mampu mengurangi kelemahan Pemkab Bangka dalam melaksanakan pembangunan yang terjadi selama ini.

Sedangkan mengenai pengesahan raperda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan bentuk pengendalian dan pencegahan terkait pertumbuhan penduduk terkait penataan lingkungan karena pembangunan pemukiman yang tidak berkualitas.

Untuk raperda terhadap perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi retribusi izin tertentu menurutnya perlu mengakomodir pembatalan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait izin gangguan dan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/323/SI tentang tindak lanjut aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang mengamanatkan untuk menghentikan pemungutan retribusi izin gangguan karena dianggap menghambat investasi daerah. (adv/chy/may)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help