95 Persen SK PNS di Pemprov Babel Digadai ke Bank, Dibanderol Rp 100 Juta

Satu SK ASN bisa berubah menjadi pinjaman hingga ratusan juta. Jumlah pinjaman itu tergantung dari bank yang menerima penggadaian tersebut.

95 Persen SK PNS di Pemprov Babel Digadai ke Bank, Dibanderol Rp 100 Juta
bangkapos.com/Riki Pratama
Ilustrasi PNS 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mendapati sekitar 95 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya ke bank.

Satu SK ASN bisa berubah menjadi pinjaman hingga ratusan juta. Jumlah pinjaman itu tergantung dari bank yang menerima penggadaian tersebut.

"Terakhir minta data dari Bank Sumsel dan BRI untuk melengkapi data kita di tahun 2016. Waktu itu ASN kita jumlahnya masih 3.000, belum ditambah guru. Dari jumlah itu sekitar 95 persen sudah menjamin SK-nya. Kalau sekarang ASN kita berjumlah sekitar 5.000," kata Kepala Bidang Penilaian Kinerja Informasi dan Kesejahteraan BKPSDM Babel, Yudi Suhasri, Senin (4/12/2017).

"Dari CPNS ke PNS kita tanya apakah SK-nya masih di rumah atau enggak, rata-rata mereka bilang SK-nya sudah di bank. Semua ini kita lakukan bukan hanya sekali tapi berkali-kali kita tanya dan setiap tahun," tambahnya.

Menurutnya, kebanyakan ASN menggadaikan SK untuk membeli kendaraan dan rumah. Dia pun mengatakan pihaknya maupun Korpri belum menemukan formulasi yang tepat untuk membantu ASN agar tidak menggadaikan SK-nya ke bank.

“Jadi sedikit sekali yang tidak menggadaikan, yang memang betul-betul basic ekonomi udah kuat,” kata Yudi.

Mempengaruhi kinerja

Lebih lanjut Yudi menyebut tindakan penggadaian SK ke bank berdampak pada kinerja ASN itu sendiri.

Pascapenggadaian, dia mengatakan motivasi ASN dalam melaksanakan tugas akan berkurang.

"Kita juga melakukan penilaian kinerja, ya ini kalau SK digadai dan gajinya tinggal sedikit ada pengaruh ke kinerja, mereka ada upaya keluar mencari tambahan tapi kita sudah punya TPP dengan TPP harapan enggak ada kelayapan keluar cari tambahan. Yang diurus itu harusnya kinerja," tegasnya.

Halaman
123
Penulis: krisyanidayati
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved