Tiga Kandidat Hadiri Acara Berkelakar yang Digelar KNPI Kota-Fisip UBB

Acara yang digelar DPD KNPI Pangkalpinang dan FISIP UBB hanya dihadiri oleh tiga orang kandidat calon peserta Pilkada Pangkalpinang

Tiga Kandidat Hadiri Acara Berkelakar yang Digelar KNPI Kota-Fisip UBB
Hendra /Bangka Pos.
Tiga kandidat calon peserta Pilkada Pangkalpinang, Sarjulianto, Maulan Aklil (Molen) dan Ismiryadi (Dodot) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Acara "Berkelakar kek Kandidat" yang digelar DPD KNPI Pangkalpinang dan FISIP UBB hanya dihadiri oleh tiga orang kandidat calon peserta Pilkada Pangkalpinang.

Tiga kandidat yang hadir yakni Sarjulianto, Maulan Aklil (Molen) dan Ismiryadi (Dodot).

Kehadiran tiga kandidat ini disampaikan langsung oleh moderator acara.

"Dari nama yang ada di saya ini hanya tiga kandidat ini saja yang hadir. Yang lainnya tidak tahu," kata sang moderator, Sabtu (9/12/2017).

Acara berkelakar dengan kandidat calon peserta Pilkada Pangkalpinang dikemas santai.

Waktu yang terbatas, moderator hanya menyampaikan beberapa pertanyaan saja. Di antaranya kondisi perekonomian di Bangka Belitung serta iklim investasi dan pembangunan.

Masing-masing kandidat menyampaikan sesuai dengan arah dan visi misinya.

Sarjulianto yang mendapat kesempatan pertama berbicara terkait perekonomian Pangkalpinang, inflasi serta tingginya angka pengangguran.

"Cara mengatasi penganggurannya hanya dengan membuka lapangan pekerjaan dengan mengundang investor. Tapi tenaga kerjanya mengutamakan tenaga kerja lokal," kata Sarjulianto.

Pendapat Maulan Akil tak jauh berbeda. Kalau angka pengangguran tinggi sudah pasti ada kemiskinan. Cara mengatasinya pun sudah baku, membuka lapangan pekerjaan dan mendatangkan investor.

"Kepala daerahnya juga harus punya ilmu pemerintahan. Menguasai manajemen anggaran. Kemudian mengerti juga ilmu pemerintahan. Jangan sampai nanti kepala daerahnya juga tidak mengerti," kata Maulan Aklil.

Sementara Ismiryadi yang mendapat kesempatan menjawab bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat langsung. Jangan juga pemerintahannya lebih cenderung ke pengusaha.

"Ekonomi kita seperti ini karena pemerintahannya tak banyak melibatkan masyarakat. Pelaku UKM mau membuat sertifikat UKM saja sulit," kata Dodot.

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help