Kejaksaan Kirim Surat Minta Izin Mendagri untuk Periksa 98 Kepala Daerah

Tjahjo Kumolo tidak memungkiri masih terjadinya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

Kejaksaan Kirim Surat Minta Izin Mendagri untuk Periksa 98 Kepala Daerah
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016). Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Soemarno memastikan Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - ‎Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak memungkiri masih terjadinya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

‎Dugaan penyimpangan itu diketahui Tjahjo dari penegak hukum sendiri.

"Dalam satu minggu ini saya menerima surat dari Kejaksaan yang minta izin tertulis kepada saya untuk periksa kepala daerah," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Padahal menurut mantan Sekjen PDI Perjuangan itu, ia bersama inspektorat jenderal Kementerian Dalam Negeri telah memberhentikan 98 orang yang diduga menyalahgunakan wewenang pekerjaan.

Pemberhentian 98 orang itu terkait berbagai kasus misalnya pungutan liar, pengganti antar waktu (PAW) yang diiringi dengan imbalan sejumlah uang.

"Pungutan yang terjadi itu cukup besar, mulai dari Rp 25 juta hingga ratusan juta rupiah," ujarnya.

‎Dirinya pun mengingatkan agar kepala daerah tidak bermain-main wewenang yang dimiliki, hal itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki.

(Tribunnews.com/Muhammad Zulfikar)

Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help