Jalin Koordinasi dan Pencegahan Korupsi, Tim KPK Datangi Ombudsman Babel

Mereka (KPK) sudah melakukan identifikasi terhadap 8 pemda di provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Bangka Belitung

Jalin Koordinasi dan Pencegahan Korupsi, Tim KPK Datangi Ombudsman Babel
Istimewa
Tim Korsupgah KPK saat diterima Kepala Ombudsman Ri Perwakilan Babel Jumli Jamaluddin, Jumat (15/12/2017) 

 Laporan Wartawan Bangka Pos, Iwan Satriawan

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi, Jumat (15/12/2017) bersilahturahmi ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung di Jalan Fatmawati No.1 Pangkalpinang.

Kedatangan tim KPK ini dalam rangka berkoordinasi dan bersinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung terkait pencegahan terjadinya potensi korupsi di Bangka Belitung.

Tim Korsupgah KPK yang terdiri dari Kepala Satgas Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Tri Gamarefa, bersama jajarannya, Maruli, Ramdhani, dan Arief Nurcahyo diterima oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin beserta Asisten Bidang Pencegahan, Prana Susiko dan staf.

Kepala Satgas Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Tri Gamafera ketika diwawancarai oleh awak media di kantor Ombudsman mengungkapkan kunjungan ke Ombudsman adalah ingin berkoordinasi dan sinergi dengan Ombudsman dalam rangka KPK melakukan identifikasi perbaikan tata kelola di wilayah Provinsi Kepuauan Bangka Belitung.

Mereka (KPK) sudah melakukan identifikasi terhadap 8 pemda di provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Bangka Belitung untuk mendorong perbaikan tata kelola tersebut.

" Kami berkunjung dan bersilaturahmi ke Ombudsman untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Ombudsman, karena selama ini Ombudsman melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di daerah dan kedepannya bisa dikerjasamakan antara KPK dan Ombudsman. Dan kedepanannya bisa saling tukar informasi dengan Ombudsman," ungkap Tri Gamafera.

Ia menjelaskan, KPK mendorong perbaikan tata kelola dan sedangkan Ombudsman memiliki data-data tentang pelayanan publik.

Nantinya kegiatan KPK adalah pendampingan perbaikan tata kelola tersebut, dan sedangkan Ombudsman memiliki data-data dan sebagainya tentang pelayanan publik.

"Jadi penjajakan tersebut bahwa kedepannya bisa dikerjasama dan saling tukar informasi tersebut dengan Ombudsman. Harapannya adalah perbaikan tata kelola di pemerintahan daerah yaitu tata kelola dibidang perencanaan anggaran, barang dan jasa, dan pelayanan publik," jelasnya.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin, mengatakan kunjungan tim KPK ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung adalah dalam rangka keinginan KPK untuk bisa bersinergi dengan Ombudsman terkait perbaikan tata kelola di Pemerintahan Daerah di Bangka Belitung berkenaan dengan pelayanan publik.

"Yang tentunya didalam pelayanan publik tersebut tercakup semua pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang juga sudah tercakup termasuk pelayanan barang publik dan jasa publik sebagaimana tertuang didalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," ungkap Jumli.

Menurutnya, dari hasil diskusi tersebut diharapkan KPK dapat segera merealisasikan dan berkoordinasi dengan pimpinan Ombudsman RI di pusat, terutama terkait dengan hal perlunya dikerjasama mengenai saling tukar informasi dan sebagainya dengan Ombudsman.

"Sehingga sinergi yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Meskipun selama ini sudah ada MoU antara KPK dan Ombudsman RI maka diharapkan pula bisa dituangkan dalam perjanjian kerjasama menyangkut hal-hal tersebut, sehingga pula bisa terimplemtasikan dengan baik pula," tandas Jumli.(*)

Penulis: Iwan Satriawan
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help