Kabupaten yang Tidak Ada BPBD Sulit Mendapatkan Bantuan Pusat

Dari tujuh kabupaten di Bangka Belitung, hanya Pangkalpinang yang ada perwakilan BPBD, terbentuk 2016 lalu.

Kabupaten yang Tidak Ada BPBD Sulit Mendapatkan Bantuan Pusat
Bangka Pos/ Ardhina Trisila Sakti
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangka Belitung, Najamudin 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (18/12) di Hotel Cordela. Kegiatan ini dinilai penting, pasalnya dari tujuh kabupaten di Bangka Belitung, hanya Pangkalpinang yang ada perwakilan BPBD,  terbentuk 2016 lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangka Belitung, Najamudin mengatakan latar belakang sosialisasi ini agar pemerintah kabupaten segera terdorong untuk membentuk perwakilan BPBD. Sebab bila kabupaten tak memiliki formasi ini maka jika ada bantuan dari pemerintah pusat maka, daerah tersebut tidak dapat menerimanya.

Sebagai contoh Najamudin menyebutkan kondisi banjir baru ini yang melanda Sungai Culon Kecamatan Muntok.

"Tak ada perwakilan BPBD di sana (Kabupaten Bangka Barat), kita jadi susah koordinasi. Makanya hari ini sosialisasi ada Kabag Hukum BNPB agar kabupaten segera membentuk BPBD Kabupaten. Dampaknya akan ada kemudahan koordinasi dan mudah minta bantuan pusat" jelas Najamudin kepada Bangka Pos.

Realisasi BPBD Kabupaten dikatakan Najamudin bergantung dari kebijakan bupati dan DPR Kabupaten untuk segera menjalankan amanat UU 24 Tahun 2007.

Berdasarkan catatan BPBD Bangka Belitung, dua tahun terakhir ini Babel mengalami tiga kali bencana alam yang terbilang cukup parah. Mulai banjir Pangkalpinang yang terjadi Februari 2016 lalu, kemudian banjir yang melanda Bangka Barat dan Bangka Induk awal 2017 dan terakhir banjir Belitung Timur Juli 2017.

BPBD memprediksi kerugian materi akibat banjir mencapai Rp. 300-600 miliar. Bantuan logistik seperti selimut mungkin dapat dibantu dari pemerintah pusat melalui BPBD, namun pemerintah pusat sebenarnya memiliki anggaran untuk rehabilitasi (pembangunan) pasca bencana. Bantuan inilah yang tak dapat dicairkan bila kabupaten tak memiliki BPBD.

"Dua tahun lalu banjir merendam karena cuaca ekstrim. Banjir pun diakibatkan karena alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan," tutup Najamudin yang memprediksi musim hujan akan bertahan dari Desember 2017 hingga Maret 2018.

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved