Deddy Minta Pajak IUP yang Tak Miliki NPWP Diusut

pada massa kepemimpinan Abraham Samad, KPK mengungkapkan temuan itu. Angkanya cukup fantastis yakni ratusan miliar rupiah

Deddy Minta Pajak IUP yang Tak Miliki NPWP Diusut
bangkapos/Teddy Malaka
Deddy Yulianto, Wakil ketua DPRD Bangka Belitung 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil ketua DPRD Babel ,Deddy Yulianto mempertanyakan tindak lanjut temuan KPK terkait permasalahan perpajakan Izin Usaha Pertambangan yang tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Bangka Belitung.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, temuan KPK itu harus diusut tuntas.

Deddy mengatakan pada massa kepemimpinan Abraham Samad, KPK mengungkapkan temuan itu. Angkanya cukup fantastis yakni ratusan miliar rupiah.

"Kami berharap para pihak yang terlibat dengan masalah perpajakan segera mengusut tuntas terkait temuan KPK sebesar 238 miliar," kata Deddy Yulianto melalui pesan WhatsApp kepada Bangka Pos, Selasa (19/12/2017).

Menurutnya direktorat perpajakan harus melakukan penagihan terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak pakak IUP non NPWP di wilayah Bangka Belitung.

"Jangan sampai ada indikasi permainan oknum, terhadap perusahaan perusahaan penunggak pajak," katanya.

Deddy juga mempersoalkan perusahaan yang tidak memiliki IUP namun bisa mendapat legalitas dari pemerintah daerah setempat.

"Ini sama saja mengelabui dan menghindar untuk bayar pajak," katanya.

Dilansir detik finance pada pertengahan 2017 lalu, KPK mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan data Ditjen Pajak Maret 2014, ada 7.754 perusahaan pemegang IUP, 3.202 di antaranya belum teridentifikasi NPWP-nya.

"Dari semua izin-izin yang kita lihat, 24 persen IUP enggak punya NPWP," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam Diskusi Publik Perbaikan Tata Kelola Batu Bara di Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).

Sedangkan dari rekapitulasi data 2014 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, terdapat 10.918 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia.

Sebanyak 6.041 telah berstatus clean & clear (CnC) dan 4.877 sisanya berstatus non CnC. Sedangkan pada 12 provinsi itu, terdapat 7.501 IUP dengan 4.365 berstatus CNC dan 3.136 non CNC.

"Berdasarkan penelitian KPK dan Kementerian ESDM dan juga Pemda. IUP nya itu sekitar 10.000 lebih, yang tidak CnC menurut definisi KPK dan ESDM 40 persen," kata Laode.(*)

Penulis: teddymalaka
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help